Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Politikus dari PKS dan PDIP, Jazuli Juwaini dan Arief Wibowo, membantah telah menerima aliran suap e-KTP dengan alasan belum aktif di Komisi II DPR RI saat ada pembahasan proyek senilai Rp5,9 triliun. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy curiga Direktorat Jendral Bea dan Cukai menutupi informasi mengenai temuan penyelundupan KTP dan NPWP palsu dari Kamboja.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak hadir dalam agenda pemeriksaannya di (KPK) dan meminta penjadwalan ulang. 

Kesimpulan RDP di Komisi II DPR yang memutuskan terpidana percobaan boleh maju pilkada menuai protes. Pilkada yang diharapkan melahirkan calon pemimpin berintegritas tercoreng. Ironisnya, pemerintah maupun Komisi II DPR seolah-olah tidak mau disalahkan dalam pengambilan keputusan ini, layaknya lempar batu sembunyi tangan.

Beredar wacana pengetatan syarat calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan artis untuk maju dalam Pileg 2019. DPR mengemukakan, pengetatan justru tidak boleh dipersempit hanya menyasar profesi tertentu guna memperbaiki kualitas caleg.

Komisi II DPR RI meminta masukan sejumlah akademisi terkait revisi UU Pilkada. Input dari kalangan akademisi sangat penting sebagai kajian sebelum pengambilan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tertulis. DPR sendiri menargetkan pengesahan revisi UU ini pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 April 2016.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa rampung sebelum masa tahapan pencalonan yang akan dimulai pada Mei 2016.