tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy curiga Direktorat Jendral Bea dan Cukai menutupi informasi mengenai temuan penyelundupan berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) palsu dari Kamboja via Bandara Soekarno Hatta.
Kecurigaan itu, kata Lukman, muncul setelah sejumlah anggota Komisi II DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada Kamis pagi (9/2/2017). Menurut dia pihak bea cukai sempat menutupi informasi mengenai kasus ini.
“Kami menyesalkan tidak bisa mengakses melihat barang tersebut (KTP dan NPWP palsu), dan melihat jajaran bea cukai protektif seperti itu, kami mencurigai ada informasi yang di sembunyikan,” kata Lukman seusai sidak berlangsung.
Komisi II DPR RI menggelar sidak itu setelah menerima informasi bahwa Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menemukan paket kiriman perusahaan layanan antaran FedEx yang berisi 450 ribu lembar KTP dan NPWP palsu.
Menurut Lukman kecurigaannya bertambah menguat karena pihak bea cukai Bandara Soekarno Hatta, yang meskipun akhirnya bersedia menunjukkan barang temuannya, menolak menjelaskan informasi tentang alamat tujuan paket itu.
“Bahkan pihak bea cukai juga menutupi alamat paketnya. Mereka tidak mau memberi tahu tujuan paket tersebut, padahal sudah terbuka di publik atas nama Leo,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lukman bersama dengan anggota Komisi II DPR RI lainnya, politikus Partai Demokrat, Fandi Utomo dan politikus PKS, Sutriono menjadi rombongan pertama yang melakukan sidak di bandara Soekarno Hatta pada Pukul 6-7 Kamis pagi. Saat itu, kata Lukman, permintaan mereka untuk melihat temuan pihak Bea Cukai tersebut tidak dikabulkan.
Pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta baru mau terbuka ketika rombongan kedua dari Komisi II DPR RI datang pada Pukul 10.00 Kamis pagi. Rombongan itu terdiri dari Sutriono, politikus Partai Golkar, Agung Widyantoro, serta dua politikus PPP, Ahmad Baidhowi dan Abdul Hamid.
Rombongan kedua ini, kata Lukman, berhasil mendapatkan informasi dari Kantor Wilayah Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mengenai adanya temuan 36 KTP palsu dan 32 NPWP palsu yang dikirim dari Kamboja ke Jakarta dengan penerima bernama Leo.
Lukman mengaku Komisi II DPR RI belum puas dengan informasi ini dan akan menyelidikinya lebih jauh. Dia khawatir kasus ini berkaitan dengan Pilkada dan masuk dalam kategori kejahatan pemilu.
“Ya kalau (benar) hanya 36 lembar, gak mungkin dikirim pakai FedEx dan tertangkap di bandara, 36 lembar cukup dibawa pakai tas biasa aja,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Jendral Bea dan Cukai, Heri Pambudi membenarkan kabar penyelundupan KTP dan dokumen palsu lainnya dari Kamboja.
Menurut dia, pada Jumat (3/2/2017) ada pengiriman barang melalui FedEx berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM.
Terkait dengan temuan seminggu lalu itu, pihak Bea Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kepolisian, dan Kementrian Dalam Negeri masih terus melakukan pendalaman penyelidikan.
“Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, buku tabungan, dan kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang. Untuk memastikannya, perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Heri.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
