tirto.id - Komisi II DPR RI akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan pemanggilan Mendagri itu untuk membahas solusi permasalahan terkait e-KTP yang terjadi beberapa hari terakhir.
"Kami akan segera panggil Mendagri, perusahaan pengadaannya juga. Karena ini penting sekali. Masalah e-KTP itu masalah single identity warga yang harus dijaga, jadi harus cepat diselesaikan," kata Riza saat dihubungi wartawan Tirto, Senin (10/12/2018) sore.
Anggota Fraksi Gerindra tersebut mengatakan seluruh permasalahan terkait e-KTP harus segera diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2018.
Oleh karena itu, ia mengatakan Komisi II akan secepatnya melakukan pertemuan dengan Mendagri, perusahaan pengadaan, bahkan kalau diperlukan, juga kepolisian.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrullah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil terkait KTP elektronik (e-KTP). Hal itu dilakukan setelah beberapa kejadian berkaitan dengan e-KTP dalam beberapa hari terakhir.
"Mencermati beberapa kejadian yang menimpa Dukcapil seperti OTT pungli, pemalsuan e-KTP di Pasar Pramuka, calo e-KTP, penjualan blangko di toko online, e-KTP dibuang di Pondok Kopi Jakarta, tolong semua segera untuk mengkonsolidasikan diri," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya kepada Tirto, hari ini.
Kasus lain yang terjadi, beberapa hari yang lalu, beredar blangko e-KTP yang dijual secara bebas di toko online. Sebelumnya pun sempat ditemukan ribuan e-KTP dan sembilan Kartu Keluarga (KK) pada Senin (10/9/2018) di Kampung Tarikolot, Cikande, Serang.
Yang terbaru, ada penemuan sekitar 2000-an keping e-KTP yang tercecer di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membenarkan ribuan keping e-KTP tersebut asli. Namun, Dinas Dukcapil Jakarta belum memastikan jumlah pasti KTP yang ditemukan dalam karung tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi juga menyatakan pertemuan antara komisinya dengan Kemendagri harus segera digelar.
Bahkan, kata dia, ketika masa reses pun pertemuan harus tetap dilaksanakan mengingat pentingnya kasus ini.
"Meskipun di masa reses, pemanggilan bisa kami lakukan, mengingat pentingnya masalah ini. Tapi terkait penjadwalan masih akan dibahas di rapat internal," kata anggota Fraksi PPP tersebut.
Baidowi pun meminta Kemendagri melakukan audit internal terkait kasus e-KTP. Menurut Baidowi, karena sekarang sudah masuk tahun politik, masalah e-KTP rentan untuk dipolitisasi.
"Tak menutup kemungkinan nanti akan beredar berita editan yang dilebih-lebihkan, bahkan menjurus ke arah hoaks," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
