Menuju konten utama

DPR akan Panggil MenPANRB soal Dana Kemiskinan untuk Biaya Hotel

Komisi II DPR RI akan memanggil MenPAN-RB terkait pernyataannya bahwa anggaran kemiskinan yang banyak dihabiskan untuk biaya penginapan di hotel.

DPR akan Panggil MenPANRB soal Dana Kemiskinan untuk Biaya Hotel
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). tirto.id/Bayu Septianto

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas terkait pernyataannya bahwa anggaran kemiskinan yang banyak dihabiskan untuk biaya penginapan di hotel.

Menurutnya, isu tersebut akan dibahas secara komprehensif dalam rapat kerja yang diagendakan dalam sepekan ke depan.

"Kami secara reguler ada rapat kerja dan kami agendakan dalam rapat kerja yang diagendakan dilakukan pekan depan," kata Doli di Gedung DPR RI pada Selasa (31/1/2023).

Doli menyebut pernyataan Azwar mengenai anggaran kemiskinan harus diuji dengan menggunakan data terkini oleh akuntan publik. Menurutnya, apabila ada temuan mengenai penyalahgunaan anggaran kemiskinan seharusnya dapat ditemukan dalam laporan tahunan.

"Harusnya itu kelihatan dari hasil pemeriksaan keuangan selama ini," jelasnya.

Dirinya menjanjikan akan melakukan audit terhadap pengguna anggaran kemiskinan di KemenPAN-RB. Doli tak mempermasalahkan perihal jumlah anggaran yang digunakan tapi lebih fokus kepada prioritas penggunaannya.

"Kita akan kaji dulu data yang didapat intinya sebesar apa anggaran yang digunakan dan anggaran itu harus produktif dengan melihat input serta outputnya," terangnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah soal anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal, ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," kata Anas pada Minggu (29/1/2023).

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.

Baca juga artikel terkait MENPANRB atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Maya Saputri