tirto.id - Jelang Rabu Pon yang bertepatan pada 1 Februari 2022, satu per satu ketua umum partai koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dipanggil ke Istana untuk menghadap. Pemanggilan tersebut dikaitkan dengan rencana reshuffle yang belakangan ini ramai dibicarakan. Apalagi Jokowi memiliki kebiasaan akan memanggil para ketua umum parpol pendukungnya sebelum ada keputusan penting yang dirilis.
Salah satu yang paling santer terdengar adalah pemanggilan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh pada Kamis (26/1/2023). Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. Namun dia tidak menyebut topik yang dibahas.
“Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore," kata Bey.
Sebelum Surya Paloh, Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono juga datang menghadap Jokowi. Seperti Surya Paloh, pertemuan Mardiono disebut ikut membicarakan reshuffle mengingat ada menteri dan wakil menteri dari PPP di internal kabinet Jokowi.
Saat dikonfirmasi mengenai isi pertemuan, Mardiono membantah bila ikut membahas reshuffle. Dia beralasan pertemuan itu sudah dilakukan di pertengahan Januari, sehingga tidak ada waktu untuk membahas isu pergantian menteri.
"Saya melaporkan tugas-tugas saya sebagai utusan khusus presiden," ungkapnya.
Menguatnya isu reshuffle di tengah pemanggilan para ketua umum partai dikarenakan sejumlah pernyataan Jokowi yang menyiratkan akan ada perombakan kabinet. Ditambah lagi mengenai jawabannya soal Rabu Pon yang membuat semua pihak sepakat 1 Februari mendatang akan ada menteri yang diganti.
“Rabu Pon? Benar? Ya nanti tunggu saja," kata Joko Widodo pada Selasa (24/1/2023).
Pernyataan Jokowi soal Rabu Pon akan ada reshuffle semakin diperkuat oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Jokowi memiliki sikap setiap sebelum mengganti menteri akan berbicara terlebih dahulu dengan ketua umum asal dari menteri tersebut.
“Bagi Pak Jokowi, sebelum mengambil keputusan penting, beliau akan melakukan pemberitahuan. Semisal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan," ujarnya.
PDIP sendiri kerap menyudutkan Nasdem setelah partai berwarna biru itu mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bakal capres melalui deklarasi terbuka. Adu argumen, kata berbalas kata antara kedua partai kerap terjadi. Hingga Nasdem sempat disebut sebagai partai pendukung antitesis Jokowi, karena pilihan mereka kepada Anies.
Terakhir, Hasto menyebut menteri pertanian harus dievaluasi karena salah dalam memasukkan data.
“Kita ingat apa yang disampaikan menteri pertanian pada 22 Agustus 2022 lalu, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Kemudian fakta yang terjadi kita harus mengimpor beras," ungkapnya.
Rabu Pon dan Kejutan Spesial dari Jokowi
Ada atau tidak ada reshuffle, Rabu Pon akan ada kejutan besar dari Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Baginya peluang terjadi reshuffle masih 50 persen. Adi menyebut dorongan yang membuat peluang reshuffle semakin menguat hanya dari PDIP yang secara terbuka meminta menteri Jokowi dievaluasi.
"Saya termasuk orang yang meyakini Rabu Pon akan ada kejutan spektakuler. Soal reshuffle kabinet merupakan buntut dari Nasdem yang mengusung Anies untuk maju Pilpres 2024. Selain itu, Jokowi menyebut sudah tidak happy dengan apa yang dilakukan Nasdem," terangnya.
Dalam analisisnya, Jokowi sebagai presiden sangat lekat dengan Rabu Pon. Menurutnya, Jokowi sudah menjadikan gabungan hari masehi dan Jawa itu sebagai sesuatu yang sakral. Oleh karenanya, kata Adi, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bisa dijadikan dua arti, Nasdem keluar dari kabinet atau sebaliknya hubungan Surya Paloh rujuk dan kian akrab.
“Kejutan bisa menjadi apa pun, kalau tak ada reshuffle atau rombak kabinet bisa berarti menjadi rujuk politik. Karena selama ini yang terjadi hanya ada perang opini antar elite tanpa tahu maksud asli dari Jokowi," ungkapnya.
Pihak Nasdem yang kerap dikonfrontir dengan isu reshuffle mengungkapkan ikut menunggu kejutan dari Jokowi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali mengaku, apa pun keputusan Jokowi di Rabu Pon, dia hanya bisa pasrah.
“Yang kita paham Pak Jokowi bila kita tunggu kejutan. Kita tunggu saja dan semoga baik untuk bangsa," jelasnya.
Ali meminta partai politik yang kerap mendesak Jokowi untuk me-reshuffle menteri dari Nasdem agar berhenti. Menurutnya kewenangan tersebut hanya mutlak milik Jokowi. Para menteri atau pengurus partai tidak punya hak atas wewenang itu.
“Itu adalah domain dari presiden yang punya hak evaluasi kabinet hanya Bapak Presiden. Karena kami patronnya adalah presiden," tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid meminta semua pihak untuk berhenti bicara soal reshuffle. Dia mendesak Jokowi bila reshuffle benar terjadi agar dilakukan dalam waktu segera. Jazilul merasa kasihan dengan menteri yang ada di dalam kabinet Jokowi karena isu tersebut.
Terlebih isu Rabu Pon semakin menguat seiring mendekatnya dengan hari itu. Sehingga mereka tak bisa fokus bekerja.
"Reshuffle adalah prioritas presiden dan ini sudah beberapa bulan diperbincangkan, makanya mereka tidak fokus. Makanya kalau reshuffle ya reshuffle," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
