Kementerian Keuangan kaji peraturan yang memungkinkan pemerintah memungut PPN atas transaksi barang atau jasa sekalipun penjual tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
Anggota BPK RI menyatakan, belum dipisahnya Dirjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi salah satu penyebab penerimaan negara selama beberapa tahun masih stagnan.
Utang pemerintah pusat tercatat senilai Rp4.570 triliun per Juni 2019. Meski menurun dibandingkan posisi pada Mei 2019, utang pemerintah itu lebih tinggi daripada catatan bulan Juni 2018.
Kemenkeu menilai Pertukaran Data Beneficial Ownership sebagai pesan pemerintah kepada pelaku ekonomi di Indonesia agar menjadikan semuanya legal dan transparan.
Penurunan pagu anggaran indikatif tersebut dinilai masih cukup rasional. Sebab sejumlah belanja barang di K/L tahun depan banyak mengalami penurunan dalam rangka efisiensi.
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.
Dugaan tersebut muncul setelah kemenkeu memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu.