Indeks Kementerian Keuangan

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui dukungan keuangan terbaru untuk Indonesia senilai 750 juta dolar AS atau setara Rp10,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu penyebab banyaknya dana pemda parkir di bank akibat belanja daerah yang tidak optimal.

Penerimaan pajak mencapai Rp705,82 triliun sampai akhir Mei 2022. Angka ini tumbuh 53,58 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang ada di perbankan mencapai Rp200,7 triliun hingga akhir Mei 2022, naik Rp9,18 triliun dibanding April 2022.

Kemenkeu mencatat belanja negara baru mencapai Rp938,2 triliun sampai dengan akhir Mei 2022.

Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 121.996 orang hingga Kamis (23/6/2022).

Kemenkeu menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk percepatan penyaluran ekspor komoditas crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Pemerintah sudah menyalurkan dana desa mencapai lebih dari Rp468 triliun sejak diluncurkan pada 2015.

Sejauh ini Kemenkeu belum membahas detail mengenai besaran tarif. Termasuk potensi nilai dari kedua jenis cukai ini untuk penerimaan negara.

Suahasil menjelaskan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional sehingga perlu disediakan anggaran khusus melalui DAK.

Pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM), ban karet, hingga detergen diperkirakan mulai dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Kemenkeu klaim DH dipecat karena tidak masuk kerja selama 129 hari pada periode Januari - September 2020 tanpa memberikan penjelasan.

Kementerian Keuangan akan pelajari putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Menkeu Sri Mulyani khawatir banyaknya perjalanan keluar negeri berpotensi menekan neraca transaksi berjalan Indonesia.

Belanja kementerian dan lembaga negara tahun anggaran 2022 dipangkas sebesar Rp24,5 Triliun.

Sejumlah faktor pendorong ekonomi sudah mulai membaik. Sri Mulyani yakin target RAPBN 2023 sebesar 5,9 persen terealisir.

Pemerintah serius mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 53.348 peserta per 29 Mei 2022.

Penerimaan pajak pada akhir tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.485 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mencatat angka pengangguran turun pada 2021 dan 2022.