Indeks Kementerian Keuangan

Utang pemerintah pusat tercatat senilai Rp4.570 triliun per Juni 2019. Meski menurun dibandingkan posisi pada Mei 2019, utang pemerintah itu lebih tinggi daripada catatan bulan Juni 2018.  

Gedung Kementerian Keuangan akan menjadi bangunan pertama yang diasuransikan sebagai percontohan.

Pemerintah belum bisa mengeksekusi tanah yang menjadi jaminan utang Minarak Lapindo Jaya karena proses penghitungan nilai aset tersebut belum tuntas.  

Pemberlakuan pajak e-commerce oleh Kemenkeu merupakan wacana yang tertunda sejak 2018.

Kemenkeu menilai Pertukaran Data Beneficial Ownership sebagai pesan pemerintah kepada pelaku ekonomi di Indonesia agar menjadikan semuanya legal dan transparan.

Sanksi pembekuan izin selama 12 bulan diberikan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea.

Penurunan pagu anggaran indikatif tersebut dinilai masih cukup rasional. Sebab sejumlah belanja barang di K/L tahun depan banyak mengalami penurunan dalam rangka efisiensi.

Delapan program dijalankan 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN relatif masih baik hingga akhir Mei, hal itu berdasarkan angka PMI di atas 50 dan penerimaan negara sebesar 6,2 persen atau Rp728,5 triliun.

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru yang menaikkan batas minimal harga hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp30 miliar.

Dugaan tersebut muncul setelah kemenkeu memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu.

Kementerian Keuangan akan membuat sistem informasi terintegrasi agar dapat memantau piutang wajib pajak.

Menurut Sri Mulyani, gaji ke-13 untuk PNS seharusnya sudah cair jelang Lebaran 2019 lalu.

Pemprov DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan pajak bus listrik.

Data terbaru pada pukul 15.15 WIB, jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia menjadi 144 orang.

Anggaran Pemilu yang dikelola oleh KPU, berdasarkan data Kemenkeu, mencapai Rp 25,7 triliun.

Wacana pemisahan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu dipikirkan lebih matang oleh presiden terpilih nanti, menurut Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Pencabutan aturan pajak e-commerce dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin menghindari penggiringan opini lantaran kebijakan ini termasuk isu yang sensitif.

Sri Mulyani optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen bisa tercapai pada tahun ini meski BI memiliki proyeksi sedikit lebih rendah. 

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan baru yang akan mempermudah BLU-BLU saling memberikan pinjaman dana.