Menuju konten utama

Tekan Impor, KSP Dorong Kemenkeu & LKPP Perketat Pengawasan Belanja

Presiden Joko Widodo mengarahkan agar belanja barang dan jasa oleh pemerintah memaksimalkan produk dalam negeri.

Tekan Impor, KSP Dorong Kemenkeu & LKPP Perketat Pengawasan Belanja
Suasana aktivitas bongkar muatan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/6/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap realisasi belanja di seluruh instansi pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan hal itu dilakukan guna menekan impor.

"Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan, KSP akan mengawal dan mendorong Kemenkeu dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah," kata Edy di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/3/2022).

Presiden Joko Widodo jengkel terhadap jajarannya lantaran belanja modal masih menggunakan barang impor dan target 40 persen belanja modal menggunakan produk dalam negeri belum tercapai hingga Maret 2022.

Edy mengatakan KSP bakal memastikan Kementerian, Lembaga Negara dan perusahaan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) minimal 40 persen dari seluruh pengadaan barang dan jasa.

"Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," kata dia.

Edy menilai banyak unit produksi Indonesia dalam kategori UMKM bisa memenuhi kebutuhan belanja modal kementerian/lembaga. Ia menyebutkan masalah utamanya adalah bagaimana menyocokkan kebutuhan permintaan dan penawaran barang tersebut.

Edy meminta seluruh instansi pemerintah untuk cerdas dalam mencari, memilih dan memilah produk hasil karya anak bangsa. "Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," tegasnya.

Di sisi lain, Edy berharap Kementerian Koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM. Ia menekankan jangan sampai pengguna harus membeli barang dengan harga jauh lebih mahal, kualitas kurang memadai, dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu.

"Jika impor dilakukan untuk barang-barang seperti mesin yang belum bisa kita hasilkan sendiri tentu bisa dimengerti. Nah ini tidak, jadi sangat beralasan sekali kejengkelan Bapak Presiden," kata Edy.

Baca juga artikel terkait PRODUK DALAM NEGERI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan