Indeks Kemendagri
Kemendagri Sebut 270 Daerah di Indonesia Gelar Pilkada pada 2020
270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 23 September 2020 terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Kemendagri Polisikan Akun Penjual NIK terkait Pencemaran Nama Baik
Kemendagri sudah melaporkan akun-akun medsos yang terlibat jual-beli data kependudukan kepada polisi. Akun-akun itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik Kemendagri.
Komisi II: Ketidaktahuan Masyarakat Jadi Sebab Data Pribadi Bocor
Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.
Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI Bila Penuhi Syarat
Amali meyakini Kemendagri pasti akan mengeluarkan perpanjangan SKT apabila FPI memenuhi persyaratan.
Fahri Hamzah Curiga Data Penduduk Diperdagangkan ke Swasta
Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.
Polri Tunggu Ditjen Dukcapil Laporkan Akun Jual-Beli Data Penduduk
Mabes Polri menunggu laporan resmi Ditjen Dukcapil soal akun-akun media sosial yang terlibat dalam kasus jual-beli data kependudukan.
Dokter Gigi Romi Mengadu ke Mendagri
drg. Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya.
Kemendagri Laporkan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos ke Polri
Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri.
Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?
Pernyataan Jokowi soal FPI Bisa Berdampak Negatif ke Kelompok Lain
Apa yang dikatakan Joko Widodo kepada Associated Press memang dalam rangka menjawab pertanyaan seputar eksistensi Front Pembela Islam (FPI). Tapi implikasinya sangat mungkin mempengaruhi organisasi lain.
Tarik Ulur Perpanjangan Izin FPI: Akankah Nasibnya Sama dengan HTI?
Izin FPI di Kemendagri resmi habis per 20 Juni 2019. Namun, hingga saat ini izinnya belum juga diperpanjang.
Pemerintah Didesak Adakan MoU Soal Batasan Data Pribadi ke Swasta
Pemerintah melalui Kemendagri diminta segera membuat MoU dengan pihak swasta dan transparan soal data kependudukan apa saja yang diberikan ke pihak ketiga.
Akses Data Pribadi ke Swasta, Kemendagri: Tak Semua Bisa Diakses
Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.
Mendagri Didesak Kaji Ulang Akses Data Kependudukan 1.227 Lembaga
Ada kerentanan penggunaan data kependudukan di luar Kemendagri, karena data seperti nama ibu kandung yang digunakan validasi perbankan bukan termasuk data pribadi yang dijaga kerahasiannya.
Respons Anies Saat Disindir Mendagri Soal Sering Dinas ke LN
Gubernur DKI Jakarta Anies beralasan, seringnya ia melakukan perjalan dinas ke luar negeri karena untuk mengajak orang melakukan kegiatan di Indonesia.
Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Perpanjangan Izin Ormas FPI
Menkopolhukam Wiranto menyatakan pemerintah belum menentukan untuk memberikan izin atau menolak perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI di Kemendagri.
Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Cabut Laporan ke Polisi
Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sepakat untuk berdamai dan segera mencabut laporan kedua belah pihak ke kepolisian.
Izin Ormas FPI Habis, Polri: Perpanjangan Masih Dikaji Intelijen
Polri masih menganalisis rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas FPI yang akan diberikan ke Kemendagri.
Perpanjangan Izin FPI di Kemendagri Masih Dikaji
Setelah izin FPI di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019, belum ada keputusan memberikan izin atau tidak.
Reklamasi Kepri Tersandung Korupsi, Kemendagri: Proyek Dihentikan
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan proyek reklamasi Tanjungpiau di Kepulauan Riau (Kepri) dihentikan, hingga adanya kejelasan terkait posisi Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara hukum.