Indeks Kemendagri

Konsultasi dilakukan demi mendapat kepastian hukum kapan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan di saat sejumlah hasil pilkada digugat ke MK.

Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengikuti pertemuan virtual via Zoom yang digelar Kemendagri untuk membahas program pembangunan tiga juta rumah.

Roy Rizali Anwar ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh) gubernur Kalimantan Selatan.

Kemendagri akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja pj kepala daerah sebelum diganti.

KPK membenarkan ada pejabatnya yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk jadi penjabat kepala daerah.

Tito mengeklaim, data DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU sudah terenkripsi sehingga kemungkinan kebocoran justru ada di penerima data, yakni KPU.

Tito Karnavian membagi tugas dua wakil menterinya. Simak rincian tugasnya.

Mendagri Tito Karnavian menilai keberadaan desk pilkada penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar.

Format surat lamaran dan pernyataan untuk seleksi PPPK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bisa diunduh melalui link PDF di artikel ini.

Alokasi penggunaan dana untuk belanja pegawai dapat mencapai 60 persen dari total anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah.

Menurut Lili Romli, Polri lebih tepat berada di bawah kementerian karena merupakan instrumen kamtibmas.

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Provinsi Kalimantan Utara ke kabupaten/kota selama 2020-2024 mencapai Rp29 miliar.

Tito menjelaskan Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menindak jika ada kepala daerah yang terlibat masalah hukum.

Kemendagri menilai caleg terpilih harus mundur bila sudah ditetapkan sebagai paslon Pilkada 2024, bukan saat mendaftar.

Penunjukkan Benny sebagai Plh Sekda Medan dilakukan, Rabu (24/4/2024).

Suhajar berharap pemda segera menyiapkan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait teknis pemberian THR dan gaji ke-13.

Kunto membaca DPR ogah-ogahan pindah ke IKN karena tidak ingin menjadi pelaku yang membabat hutan.

Kemendagri mengklarifikasi isu terkait fotokopi KTP elektronik yang tak berlaku dan digantikan dengan aplikasi IKD mulai 1 Januari 2024.

Tito mengatakan jika ada kepala daerah yang belum bisa mengendalikan inflasi akan diberi sanksi berupa pencabutan penjabat (Pj) kepala daerah.