Indeks Kemendagri

Kemendagri Sebut 270 Daerah di Indonesia Gelar Pilkada pada 2020
Hard news
Jumat, 2 Agt 2019

Kemendagri Sebut 270 Daerah di Indonesia Gelar Pilkada pada 2020

270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 23 September 2020 terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Kemendagri Polisikan Akun Penjual NIK terkait Pencemaran Nama Baik
Hard news
Kamis, 1 Agt 2019

Kemendagri Polisikan Akun Penjual NIK terkait Pencemaran Nama Baik

Kemendagri sudah melaporkan akun-akun medsos yang terlibat jual-beli data kependudukan kepada polisi. Akun-akun itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik Kemendagri. 
Komisi II: Ketidaktahuan Masyarakat Jadi Sebab Data Pribadi Bocor
Hard news
Kamis, 1 Agt 2019

Komisi II: Ketidaktahuan Masyarakat Jadi Sebab Data Pribadi Bocor

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.
Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI Bila Penuhi Syarat
Hard news
Kamis, 1 Agt 2019

Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI Bila Penuhi Syarat

Amali meyakini Kemendagri pasti akan mengeluarkan perpanjangan SKT apabila FPI memenuhi persyaratan.
Fahri Hamzah Curiga Data Penduduk Diperdagangkan ke Swasta
Hard news
Rabu, 31 Juli 2019

Fahri Hamzah Curiga Data Penduduk Diperdagangkan ke Swasta

Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.
Polri Tunggu Ditjen Dukcapil Laporkan Akun Jual-Beli Data Penduduk
Hard news
Rabu, 31 Juli 2019

Polri Tunggu Ditjen Dukcapil Laporkan Akun Jual-Beli Data Penduduk

Mabes Polri menunggu laporan resmi Ditjen Dukcapil soal akun-akun media sosial yang terlibat dalam kasus jual-beli data kependudukan.
Dokter Gigi Romi Mengadu ke Mendagri
Rabu, 31 Juli 2019

Dokter Gigi Romi Mengadu ke Mendagri

drg. Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya.
Kemendagri Laporkan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos ke Polri
Hard news
Selasa, 30 Juli 2019

Kemendagri Laporkan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos ke Polri

Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri. 
Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial
Current issue
Selasa, 30 Juli 2019

Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?
Pernyataan Jokowi soal FPI Bisa Berdampak Negatif ke Kelompok Lain
Current issue
Selasa, 30 Juli 2019

Pernyataan Jokowi soal FPI Bisa Berdampak Negatif ke Kelompok Lain

Apa yang dikatakan Joko Widodo kepada Associated Press memang dalam rangka menjawab pertanyaan seputar eksistensi Front Pembela Islam (FPI). Tapi implikasinya sangat mungkin mempengaruhi organisasi lain.
Tarik Ulur Perpanjangan Izin FPI: Akankah Nasibnya Sama dengan HTI?
Current issue
Selasa, 30 Juli 2019

Tarik Ulur Perpanjangan Izin FPI: Akankah Nasibnya Sama dengan HTI?

Izin FPI di Kemendagri resmi habis per 20 Juni 2019. Namun, hingga saat ini izinnya belum juga diperpanjang.
Pemerintah Didesak Adakan MoU Soal Batasan Data Pribadi ke Swasta
Hard news
Sabtu, 27 Juli 2019

Pemerintah Didesak Adakan MoU Soal Batasan Data Pribadi ke Swasta

Pemerintah melalui Kemendagri diminta segera membuat MoU dengan pihak swasta dan transparan soal data kependudukan apa saja yang diberikan ke pihak ketiga.
Akses Data Pribadi ke Swasta, Kemendagri: Tak Semua Bisa Diakses
Hard news
Jumat, 26 Juli 2019

Akses Data Pribadi ke Swasta, Kemendagri: Tak Semua Bisa Diakses

Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.
Mendagri Didesak Kaji Ulang Akses Data Kependudukan 1.227 Lembaga
Hard news
Senin, 22 Juli 2019

Mendagri Didesak Kaji Ulang Akses Data Kependudukan 1.227 Lembaga

Ada kerentanan penggunaan data kependudukan di luar Kemendagri, karena data seperti nama ibu kandung yang digunakan validasi perbankan bukan termasuk data pribadi yang dijaga kerahasiannya.
Respons Anies Saat Disindir Mendagri Soal Sering Dinas ke LN
Hard news
Senin, 22 Juli 2019

Respons Anies Saat Disindir Mendagri Soal Sering Dinas ke LN

Gubernur DKI Jakarta Anies beralasan, seringnya ia melakukan perjalan dinas ke luar negeri karena untuk mengajak orang melakukan kegiatan di Indonesia.
Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Perpanjangan Izin Ormas FPI
Hard news
Jumat, 19 Juli 2019

Alasan Pemerintah Belum Terbitkan Perpanjangan Izin Ormas FPI

Menkopolhukam Wiranto menyatakan pemerintah belum menentukan untuk memberikan izin atau menolak perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI di Kemendagri.
Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Cabut Laporan ke Polisi
Hard news
Kamis, 18 Juli 2019

Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Cabut Laporan ke Polisi

Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sepakat untuk berdamai dan segera mencabut laporan kedua belah pihak ke kepolisian. 
Izin Ormas FPI Habis, Polri: Perpanjangan Masih Dikaji Intelijen
Hard news
Selasa, 16 Juli 2019

Izin Ormas FPI Habis, Polri: Perpanjangan Masih Dikaji Intelijen

Polri masih menganalisis rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas FPI yang akan diberikan ke Kemendagri.
Perpanjangan Izin FPI di Kemendagri Masih Dikaji
Hard news
Sabtu, 13 Juli 2019

Perpanjangan Izin FPI di Kemendagri Masih Dikaji

Setelah izin FPI di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019, belum ada keputusan memberikan izin atau tidak.
Reklamasi Kepri Tersandung Korupsi, Kemendagri: Proyek Dihentikan
Hard news
Sabtu, 13 Juli 2019

Reklamasi Kepri Tersandung Korupsi, Kemendagri: Proyek Dihentikan

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan proyek reklamasi Tanjungpiau di Kepulauan Riau (Kepri) dihentikan, hingga adanya kejelasan terkait posisi Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara hukum.