Indeks Kemendagri

Wamendagri Wiyagus mendorong mahasiswa Untad berperan dalam skrining, pendampingan pasien, kampanye digital, riset, dan penanganan TB di desa.

Larangan merekrut tenaga honorer baru dinilai perlu lebih dari sekadar imbauan administratif, tetapi juga diikuti disiplin fiskal yang diawasi konsisten.

Wamendagri Ribka Haluk meminta Kemendagri memperkuat sinergi pusat-daerah dan ketahanan bencana dalam momentum HUT ke-81.

Mendagri mempercepat pemulihan listrik dan distribusi logistik di Manggarai Timur, serta menyiapkan dukungan tenaga medis dan rumah sakit terapung.

Mendagri Tito Karnavian menyalurkan tali asih Rp15 juta kepada ahli waris korban gempa NTT serta bantuan genset dan velbed untuk memperkuat posko warga.

Mendagri Tito meminta Pemda mempercepat pendataan kerusakan rumah korban gempa NTT agar bantuan Rp15-70 juta segera disalurkan kepada warga terdampak.

Mendagri Tito Karnavian memimpin upacara HUT RI di tengah situasi gempa Flores. Ia mengajak warga menjaga nasionalisme dan melihat hikmah dari bencana.

Tito menjelaskan seorang kepala daerah dinilai sukses bila mampu menangani persoalan krusial, seperti stunting, hingga kemiskinan ekstrem.

Mendagri Tito Karnavian mengajak kementerian dan lembaga memberi apresiasi kepada Pemda berprestasi untuk mendorong peningkatan kinerja daerah.

Pemerintah meluncurkan digitalisasi akta kelahiran terintegrasi layanan kesehatan untuk mempercepat administrasi kependudukan dan memudahkan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian menilai skema ini diambil demi mempercepat proses pencairan anggaran.

Pemerintah investigasi paper Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ajukan Nobel 2026. Nama Presiden Prabowo tercantum sebagai penulis, naskah diduga buatan AI.

Tito menjelaskan, hanya 79 daerah yang berpotensi mendapat tambahan TKD karena kesulitan menggaji pegawai. Daerah lainnya diminta melakukan efisiensi.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memperkuat pencegahan korupsi.

DPR RI telah meminta Kemendagri mendampingi pemerintah daerah agar melakukan efisiensi anggaran.

Usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun. DPR dan pengamat mengingatkan, pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo.

Inovasi kebijakan di daerah dipersilakan sepanjang tidak mengurangi arti koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). 

Kemendagri dan KPK memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan digital, evaluasi kepala daerah, dan peningkatan integritas kepala daerah.

Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemda untuk mempercepat BSPS 2026, lengkap dengan verifikasi data dan tender rakyat.