Indeks Kemendagri

Ekonomi
Rabu, 16 Juli

Mendagri Ungkap 300 BUMD Merugi, Totalnya Capai Rp5,5 Triliun

Di luar 300 BUMD yang merugi, sebanyak 678 BUMD tercatat memperoleh laba, sementara 113 BUMND belum melaporkan data termutakhir.
Hukum
Sabtu, 12 Juli

Polisi: Mayat Tanpa Kepala di Ciliwung Diduga Korban Longsor

Polisi mengungkap bahwa jasad tanpa kepala di Sungai Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, yang disebut pegawai Kemendagri, diduga korban longsor.
Hukum
Jumat, 11 Juli

Kemendagri Akui Ada Pegawai yang Hanyut saat Memancing di Bogor

Wamendagri, Bima Arya, mengakui ada staf pengemudi biro umum Kemendagri yang hanyut saat memancing di kawasan Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.
Sosial Budaya
Jumat, 11 Juli

Jumlah Penduduk RI Juni 2025 Naik 1,7 Juta Jadi 286,6 Juta

Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 2,5 juta lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
Sosial Budaya
Sabtu, 5 Juli

Banyak Kepala Daerah Tak Sentuh Masalah Sampah karena Kompleks

Masalah sampah tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus dari hulu ke hilir.
Sosial Budaya
Sabtu, 5 Juli

Wamendagri Buka Peluang Insentif Sektor Pariwisata untuk Bali

Meski begitu, pemerintah pusat masih harus mengkaji kriteria daerah yang layak dan pemanfaatan dana insentif itu.
Sosial Budaya
Sabtu, 5 Juli

Ada Aduan Asosiasi, Kemendagri akan Kaji Kebijakan AMDK di Bali

Menurut Bima Arya, setiap kebijakan perlu dapat feedback dan mendengarkan evaluasi dari semua stakeholders.
Politik
Sabtu, 5 Juli

Bima Arya Sebut Revisi UU Pemilu Dikaji agar Selaras UUD 1945

Kemendagri melihat bahwa Indonesia mesti punya sistem pemilu yang terlembaga dan berkelanjutan.
Politik
Selasa, 24 Jun

Yandri Minta Kepala Daerah Jaga Desa Agar Tak Seperti Jepang

Yandri menyatakan, hampir 70 persen warga Jepang meninggalkan desa dan hidup di kota yang berimbas kepada harga komoditas petani seperti beras yang mahal.
Politik
Selasa, 24 Jun

16 Pulau Sengketa Trenggalek-Tulungagung Sementara Masuk Jatim

Kemendagri menyatakan, keputusan ini akan bersifat sementara hingga rapat lanjutan memutuskan wilayah administrasi 16 pulau antara Trenggalek & Tulungagung.
News Plus
Selasa, 17 Jun

Apa Kata Riset Soal Sengketa 4 Pulau Antara Aceh dan Sumut?

Meski secara geografis dekat dengan Tapanuli Tengah, namun secara sosial, historis, dan budaya keempat pulau lebih tepat masuk ke wilayah Aceh Singkil.
Politik
Selasa, 17 Jun

Wamendagri: Kepmendagri soal 4 Pulau Aceh-Sumut Bisa Berubah

Bima mengakui Kemendagri mendapat temuan baru atas empat pulau yang tengah disengketakan Aceh dan Sumut, tetapi enggan membuka isi temuannya.
Politik
Senin, 16 Jun

DPR Ingatkan Kemendagri Agar Batas Wilayah Provinsi Diatur di UU

DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan batas wilayah antarprovinsi dengan diatur dalam UU tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh-Sumut.
Sosial Budaya
Jumat, 13 Jun

Jusuf Kalla: 4 Pulau Milik Sumut Masuk Aceh Sesuai UU 24/1956

Status empat pulau yang masuk Sumut itu juga tertuang dalam perjanjian Helsinki yang disepakati antara GAM dan Indonesia yang diteken pada 2005 silam.
Politik
Kamis, 12 Jun

Wamendagri Curhat Daerah Kurang Anggaran Buat Gelar PSU Pilkada

Wamendagri Ribka Haluk menyebut anggaran PSU di daerah berasal dari sisa anggaran Pilkada 2024 yang anggarannya terlalu kecil untuk pelaksanan PSU.
Politik
Kamis, 12 Jun

Kemendagri Tak Tahu Ada Migas di 4 Pulau yang Direbut Aceh-Sumut

Kemendagri mengaku tidak tahu mengenai potensi cadangan minyak dan gas di empat pulau yang direbutkan Aceh dan Sumatra Utara.
Politik
Selasa, 10 Jun

Retret Gelombang 2 Digelar Akhir Juni, Diikuti 50 Kepala Daerah

Kegiatan retret gelombang kedua akan serupa dengan kegiatan retret gelombang pertama.
Pendidikan
Sabtu, 31 Mei

JPPI: Tidak Boleh Ada Diskriminasi atas Layanan Pendidikan

Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.
Politik
Jumat, 30 Mei

Kemendagri Perintahkan Pemda Sanksi Tegas Ormas Pelanggar Aturan

Bima menegaskan, ormas yang melanggar aturan, termasuk premanisme, bisa disanksi administratif, pidana, hingga pembubaran sesuai aturan yang berlaku.
Politik
Senin, 19 Mei

Bima Arya Klaim Pilkades di 1.700 Desa Berhasil Pakai E-Voting

Bima Arya menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berlangsung dengan lebih transparan.