Indeks Kemendagri

Selain kerja sama bidang pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, Tito menilai hubungan kedua negara juga terjalin erat melalui olahraga dan budaya.

Menurut Wiyagus, agenda pembangunan yang tercantum dalam Asta Cita memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan desa.

Tanpa SDM berkualitas, fasilitas dan sarana yang dibangun tidak akan memberikan manfaat secara optimal bagi kemajuan bangsa.

Telah lama bergerak di tingkat akar rumput, TP PKK dinilai memiliki jaringan kuat untuk menyebarluaskan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Ia menyebut almarhum sebagai salah satu tokoh yang dituakan di Sumatera Selatan maupun Lampung.

Menurutnya, kontribusi kelompok intelektual tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kualitas gagasan dan pengaruh yang dihasilkan.

Menurutnya, kualitas generasi muda bukan hanya diukur dari kemampuan personal, tetapi juga dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Wamendagri Ribka Haluk menyaksikan langsung prosesi adat patah panah untuk menyudahi konflik perang suku di Polres Jayawijaya. Simak selengkapnya!

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan langkah pengendalian inflasi sejauh ini berjalan efektif.

Ribka mengatakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos belanja yang dinilai tidak mendesak sementara dana Otsus tidak termasuk dalam skema efisiensi.

Pemberantasan korupsi memerlukan sinergi yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Bima Arya mengatakan ASN yang melakukan pelanggaran berat memang dapat diberhentikan.

Keseimbangan itu relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi parsial.

Penghargaan ini sekaligus menjadi penanda bahwa keberhasilan di tingkat daerah tetap perlu diapresiasi.

Melalui program ini, mereka yang kesulitan mengakses hunian layak diharapkan mendapat kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.

Kemendagri kini menunggu dimulainya proses politik di DPR untuk membahas RUU Pemilu tersebut.

Pengalihan kewenangan insentif EV ke daerah bisa menciptakan hingga 38 skema pajak berbeda, yang dapat membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian.

Kemendagri tekankan kewenangan harus diiringi kapasitas dan integritas demi pemerintahan daerah yang efektif dan berdampak.

Hambatan utama terjadi karena minimnya infrastruktur mesin pembaca dan ketiadaan regulasi yang mewajibkan integrasi data.