Indeks Kemendagri
Pengesahan Perpu Pemilu jadi Jaminan Pesta Demokrasi Tak Ditunda
Kemendagri berharap proses pemilu tetap dilanjutkan, terlebih Perpu Pemilu telah disahkan oleh DPR.
Perpu Pemilu Disepakati Komisi II DPR, Ini Rincian yang Diatur
Perpu Pemilu ini mengatur beberapa hal seperti daerah pemilihan di kawasan DOB Papua hingga antisipasi pemilu di kawasan IKN.
Kemendagri: Putusan PN Jakpus Tak Berpengaruh ke Pemilu 2024
Bahtiar berpendapat putusan PN Jakpus melampaui batasan wewenang karena cacat dan tak bernilai hukum.
Pemerintah Awasi Keuangan Pemprov Papua usai Penangkapan Enembe
Mahfud sudah menggelar rapat lintas kementerian/lembaga untuk menjamin roda pemerintahan di Papua tetap berjalan pasca-penangkapan Lukas Enembe.
Kisruh Bupati Meranti dengan Kemenkeu soal DBH Berakhir
Kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu.
Kemendagri Panggil Bupati Meranti, Ini Hasilnya
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjelaskan terkait kondisi daerahnya yang tertinggal dan kemiskinannya tergolong ekstrem.
Mahasiswa Desak Pj Bupati Puncak Jaya Diisi Orang Asli Papua
Mahasiswa mendesak Kemendagri memberikan ruang kepada orang asli Papua untuk menjadi Penjabat di Puncak Jaya.
Kemendagri akan Panggil Bupati Meranti terkait Protes Jatah DBH
Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan tepatnya pada Selasa (20/12/2022).
Kemendagri Serahkan Data Pemilih DP4 ke KPU
Kemendagri resmi menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) ke KPU untuk penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024.
Kemendagri: Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum bagi DOB dan IKN
Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kena Semprot Mendagri Tito, Bupati Meranti Diminta Beretika
Mendagri Tito meminta kepada Bupati Meranti, Muhammad Adil agar menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Kemendagri: Perppu Pemilu untuk Akomodasi 3 DOB Papua
Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.
Heru akan Bahas Pergub Penggusuran yang Dikembalikan Kemendagri
Kemendagri mengembalikan permohonan pencabutan Pergub 27/2016 terkait penggusuran pada 14 Oktober 2022..
Masa Anies Sisa 10 Hari, PSI Desak Mendagri Umumkan Pj Gubernur
PSI mendesak Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penjabat gubernur DKI. Sebab, masa jabatan Anies Baswedan tersisa 10 hari lagi.
Pendalaman Nama Pj Gubernur DKI, PSI Minta Kemendagri Transparan
Kompetensi dan pemahaman akan tata kelola pemerintah Ibu Kota harus jadi hal yang dipertimbangkan dalam memilih penjabat Gubenur DKI.
Korupsi Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 8 Tahun Penjara
JPU KPK menilai eks Dirjen Bina Keuangan Kemendagri terbukti menerima suap dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andy Merya untuk persetujuan dana pinjaman PEN.
PPKM Level 1 Seluruh Indonesia Diperpanjang sampai 3 Oktober 2022
Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk luar Jawa-Bali.
Kemendagri Targetkan Perppu Pemilu 2024 Rampung Sebelum Oktober
DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.
Soal Pengganti Anies Baswedan, Pemda DKI Ikut Mekanisme Kemendagri
Marullah sebut proposal pemberhentian disampaikan ke Mendagri Tito paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan gubernur/wakil gubernur berakhir.
PSI Minta Uji Kelayakan untuk Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan menduduki posisi itu dalam waktu cukup lama. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan uji kelayakan.