Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pembinaan pemerintah daerah tidak cukup hanya bertumpu pada fungsi pengawasan. Menurutnya, pemberian insentif dan penghargaan juga penting agar daerah memiliki motivasi untuk terus memperbaiki kinerja.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pendekatan pembinaan dari pemerintah pusat cenderung lebih banyak menitikberatkan pada pengawasan. Ia menilai pola tersebut perlu diimbangi dengan penghargaan agar tercipta dorongan yang lebih konstruktif bagi daerah.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, [saya] mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok [lebih banyak] nakut-nakutin mulu, ‘stick’ [aja], mana carrot-nya,” ujarnya.
Menurut Tito, keseimbangan itu relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi parsial. Dalam skema tersebut, pemerintah pusat tetap memiliki peran untuk membina sekaligus mengendalikan jalannya pemerintahan daerah.
Sebagai implementasi dari pendekatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat program pembinaan, salah satunya lewat pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu agar pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki kinerja pembangunan.
Tito juga menyinggung adanya peningkatan anggaran Kemendagri pada 2026. Menurutnya, tambahan dukungan fiskal itu bisa dimanfaatkan untuk memperluas skema insentif bagi daerah.
“Saya langsung nyampaikan kepada internal, … saya bilang, kita go ahead, jalan terus [untuk memberikan insentif kepada daerah]. Saya yakin bisa,” tandasnya.
Dalam ajang tersebut, penghargaan diberikan berdasarkan empat bidang utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Barito Utara sebagai Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I, diikuti Kota Palangka Raya sebagai Terbaik II. Sementara di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tingkat kota, Kota Banjarbaru meraih posisi pertama, sementara Kota Palangka Raya berada di posisi kedua. Adapun tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan.
Untuk kategori pengendalian inflasi, penghargaan tingkat kabupaten diraih Kabupaten Sukamara, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Pada tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II. Di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru menempati posisi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda kembali meraih Terbaik I, sedangkan Kota Palangka Raya menempati posisi kedua. Penghargaan tingkat provinsi kembali diraih Provinsi Kalimantan Barat.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal bagi para pemenang. Nilainya sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp3 miliar bagi Terbaik I serta pemenang di tingkat provinsi.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
