Indeks Kemendagri

Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026) lalu.

SKB ini bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauannya, Mendagri dan Menteri PKP melihat langsung kondisi dalam rumah sekaligus berdialog dengan pemilik.

Kemendagri menyiapkan konsep dan kajian revisi RUU Pemilu. Tito Karnavian menegaskan pemerintah siap jika pembahasan dimulai oleh DPR maupun pemerintah.

Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektar di Pasuruan.

Pemberian insentif fiskal bagian dari upaya Kemendagri dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu pos yang diusulkan dalam tambahan anggaran tersebut adalah dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra.

Selain kerja sama bidang pemerintahan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, Tito menilai hubungan kedua negara juga terjalin erat melalui olahraga dan budaya.

Menurut Wiyagus, agenda pembangunan yang tercantum dalam Asta Cita memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan desa.

Tanpa SDM berkualitas, fasilitas dan sarana yang dibangun tidak akan memberikan manfaat secara optimal bagi kemajuan bangsa.

Telah lama bergerak di tingkat akar rumput, TP PKK dinilai memiliki jaringan kuat untuk menyebarluaskan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Ia menyebut almarhum sebagai salah satu tokoh yang dituakan di Sumatera Selatan maupun Lampung.

Menurutnya, kontribusi kelompok intelektual tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kualitas gagasan dan pengaruh yang dihasilkan.

Menurutnya, kualitas generasi muda bukan hanya diukur dari kemampuan personal, tetapi juga dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Wamendagri Ribka Haluk menyaksikan langsung prosesi adat patah panah untuk menyudahi konflik perang suku di Polres Jayawijaya. Simak selengkapnya!

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan langkah pengendalian inflasi sejauh ini berjalan efektif.

Ribka mengatakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos belanja yang dinilai tidak mendesak sementara dana Otsus tidak termasuk dalam skema efisiensi.

Pemberantasan korupsi memerlukan sinergi yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Bima Arya mengatakan ASN yang melakukan pelanggaran berat memang dapat diberhentikan.