Indeks Kemendagri

KPK akan menerapkan Pasal 21 UU Tipikor bagi pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan. Termasuk pihak yang diduga memengaruhi keterangan saksi.

La Ode Muhammad Rusman Emba diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana PEN Kabupaten Kolaka Timur, Sultra.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

Selain bisa mereduksi potensi konflik dan terbelahnya warga, ada keuntungan dari sisi anggaran yang bisa dibuat semakin efisien, kata Tito.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dinilai tidak transparan. ICW sudah meminta informasi mengenai ini ke Kemendagri, namun belum jua ada respons.

Kemendagri dinilai tidak melanggar putusan MK yang melarang aparat TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

Kemendagri klaim pemilihan Kabinda Sulteng jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sesuai UU Pilkada, UU ASN, putusan MK, hingga UU TNI & Polri.

Presiden Jokowi telah memutuskan memilih Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana.

Irjen Fadil Imran mengaku masih ingin menjadi polisi dan menyelesaikan PR yang belum selesai untuk menjaga kamtibmas Jakarta.

Jika pemohon bersikeras ingin menamakan anaknya satu kata, maka Dukcapil memperbolehkannya. Sifat aturan ini hanya imbauan atau saran.

Prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil.

Kemendagri mengaku sudah menerima daftar nama kandidat penjabat gubernur yang habis masa jabatan 15 Mei 2022.

Pada perpanjangan PPKM Jawa-Bali kali ini jumlah daerah yang berada di Level 1 menurun. Sebelumnya ada 29 daerah dan kini tersisa 11 daerah.

Kemendagri dan BNPP berlakukan WFH bagi ASN sebanyak 50 persen selama sepekan ke depan.

Pemda diminta mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga prokes pada hari raya Idulfitri 1443. Tujuannya agar tak terjadi lonjakan kasus usai momentum ini.

Pejabat pemerintah daerah bisa berkonsultasi soal otonomi daerah dengan Kemendagri berbasis virtual dengan teknologi metaverse.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Kemungkinan terburuk apabila tiada partisipasi publik pada pemilihan penjabat daerah yaitu rawan titipan dari kelompok tertentu yang membahayakan demokrasi.