Indeks Kemendagri

Prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil.

Kemendagri mengaku sudah menerima daftar nama kandidat penjabat gubernur yang habis masa jabatan 15 Mei 2022.

Pada perpanjangan PPKM Jawa-Bali kali ini jumlah daerah yang berada di Level 1 menurun. Sebelumnya ada 29 daerah dan kini tersisa 11 daerah.

Kemendagri dan BNPP berlakukan WFH bagi ASN sebanyak 50 persen selama sepekan ke depan.

Pemda diminta mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga prokes pada hari raya Idulfitri 1443. Tujuannya agar tak terjadi lonjakan kasus usai momentum ini.

Pejabat pemerintah daerah bisa berkonsultasi soal otonomi daerah dengan Kemendagri berbasis virtual dengan teknologi metaverse.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Kemungkinan terburuk apabila tiada partisipasi publik pada pemilihan penjabat daerah yaitu rawan titipan dari kelompok tertentu yang membahayakan demokrasi.

Penerapan tarif akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

Dirjen Dukcapil Zudan memastikan data yang diberikan Dukcapil hanya sebatas verifikasi berbasis data benar (true) atau salah (false).

Alasan pemerintah akan menerapkan PNBP layanan tarif NIK dan dokumen kependudukan untuk memelihara sistem dukcapil, kata Zudan.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap diimbau untuk memperhatikan kapasitas fiskal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Zudan menilai peremajaan perangkat keras penyimpanan data kependudukan di Kemendagri perlu dilakukan, tapi terkendala anggaran.

DPR mengingatkan Kemendagri untuk menjaga database kependudukan. Jika data tersebut hilang maka Indonesia akan kembali ke zaman batu.

Rapat yang diagendakan pada Selasa, 12 April 2022, batal lantaran bentrok dengan jadwal pelantikan anggota KPU dan Bawaslu oleh Jokowi.

KPK menduga ada campur tangan Ardian Noervianto dalam setiap usulan mendapatkan dana PEN di Kemendagri.

Jika tidak ada konsep yang objektif ihwal manfaat pemekaran, maka ini yang bakal menjadi bibit penolakan oleh rakyat Papua.

Kemendagri mengaku akan terus melakukan penyisiran untuk memperbesar persentase perekaman e-KTP.

Kemendagri memastikan tidak akan ambil opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang akan habis masa jabatan mulai 12 Mei 2022 hingga awal 2024.

Peneliti Pukat Zaenur minta pemerintah memberlakukan kriteria yang jelas dan objektif dalam setiap proses pencairan dana dari pusat untuk daerah.