Indeks Kemendagri

Politik
Kamis, 7 Mei

Pemerintah Siapkan Sanksi soal Presensi Bodong 3.000 ASN Brebes

Bima Arya mengatakan ASN yang melakukan pelanggaran berat memang dapat diberhentikan.
Aktual Dan Tren
Rabu, 6 Mei

Mendagri: Daerah Perlu Seimbang antara Pengawasan & Insentif

Keseimbangan itu relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi parsial.
Aktual Dan Tren
Rabu, 6 Mei

Penghargaan Daerah Berprestasi, Apresiasi Kinerja Kepala Daerah

Penghargaan ini sekaligus menjadi penanda bahwa keberhasilan di tingkat daerah tetap perlu diapresiasi.
Aktual Dan Tren
Rabu, 6 Mei

Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Perhatian Pada Rakyat

Melalui program ini, mereka yang kesulitan mengakses hunian layak diharapkan mendapat kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.
Politik
Senin, 27 Apr

Kemendagri Siapkan Substansi RUU Pemilu untuk Dibahas di DPR

Kemendagri kini menunggu dimulainya proses politik di DPR untuk membahas RUU Pemilu tersebut.
Ekonomi
Senin, 27 Apr

SE Kemendagri Dinilai Ciptakan Ketidakpastian bagi Industri EV

Pengalihan kewenangan insentif EV ke daerah bisa menciptakan hingga 38 skema pajak berbeda, yang dapat membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian.
Politik
Senin, 27 Apr

30 Tahun Otonomi Daerah, Sorotan Ada Pada Kewenangan

Kemendagri tekankan kewenangan harus diiringi kapasitas dan integritas demi pemerintahan daerah yang efektif dan berdampak.
Politik
Jumat, 24 Apr

Wamendagri: Pemanfaatan Chip e-KTP di Layanan Publik Belum Masif

Hambatan utama terjadi karena minimnya infrastruktur mesin pembaca dan ketiadaan regulasi yang mewajibkan integrasi data.
Sosial Budaya
Kamis, 23 Apr

Soal Wacana Denda Kehilangan e-KTP, Kemendagri: Masih Diskusi

Kemendagri ingin masyarakat lebih bertanggung jawab dan peduli atas kepemilikan dokumen pribadi mereka.
News Plus
Kamis, 23 Apr

Denda e-KTP Hilang, Rakyat Tanggung Gagalnya Digitalisasi Negara

Wacana denda itu bukti gagapnya transformasi digital di RI. Saat negara lain menghapus ketergantungan kartu fisik, RI justru menjadi 'pemvonis' rakyat.
News Plus
Rabu, 22 Apr

Otak-atik Pajak Kendaraan Listrik: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Perlakuan pajak terhadap kendaraan listrik berubah. Pemerintah diingatkan soal pentingnya diferensiasi pajak berbasis geografis dan skema berbasis emisi.
Sosial Budaya
Rabu, 22 Apr

Kemendagri Ingin Ada Denda Jika e-KTP Warga Hilang & Buat Lagi

Denda tidak diberlakukan untuk warga yang e-KTP hilang karena terdampak bencana alam, atau perubahan elemen data.
Sosial Budaya
Senin, 20 Apr

Kemendagri: Pelayanan Tetap Normal Pasca-kebakaran Gedung

Kebakaran yang terjadi di Gedung D merupakan bagian dari kompleks Kemendagri terdiri dari lima gedung, yakni Gedung A hingga E.
Sosial Budaya
Senin, 20 Apr

Api Kebakaran Gedung D Kemendagri Diduga Berasal dari Luar

Dipastikan tak ada korban jiwa, namun ada satu orang mengalami sesak napas dari peristiwa tersebut.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Kemendagri Ramal 1,2 Juta Orang Tinggal di IKN Tahun 2029

ASN, mahasiswa, akademisi, serta pekerja di bidang konstruksi hingga akomodasi diperkirakan akan mulai tinggal di IKN pada pengembangan fase kedua.
Aktual Dan Tren
Senin, 6 Apr

Wamendagri Wiyagus Dorong Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC

Wiyagus menyatakan keberhasilan eliminasi TBC bergantung pada integrasi penanggulangan penyakit ini ke dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.
Aktual Dan Tren
Rabu, 1 Apr

Mendagri Terbitkan SE, Atur Budaya Kerja bagi ASN Pemda

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.
Ekonomi
Selasa, 31 Mar

Pemerintah Akan Sanksi ASN yang Pakai Kebijakan WFH Buat Liburan

Selain WFH, Kemendagri juga akan mengatur soal efisiensi penggunaan kendaraan dinas ASN.
Ekonomi
Selasa, 31 Mar

Kebijakan WFH ASN Diumumkan Hari Ini, Berlaku Mulai Pekan Depan

Wamendagri mengatakan, Pemerintah Pusat membuka opsi penerapan WFH pada tengah pekan atau mendekati akhir pekan.
Politik
Senin, 30 Mar

Mendagri Tito Minta Maaf Sering Absen Rapat di Komisi II DPR

Tito mengakui akhir-akhir ini sering turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra dan mendampingi agenda Presiden Prabowo.