Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Melalui kerja sama tersebut, MBG akan disalurkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama Pemda, kami fasilitasi. Kemudian untuk daerah-daerah lain, yang di luar daerah-daerah terpencil, sebetulnya juga sudah dibuat Satgas-Satgas yang tugasnya membantu BGN,” sebut Mendagri, Tito Karnavian, dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/9/2025).
Tito menyatakan, Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat.
Kats Tito, satgas tersebut diharapkan dapat menjembatani pemda dengan BGN guna mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.
“Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN,” tuturnya.
Tito berujar, aspek pengawasan gizi juga akan menjadi perhatian BGN. Namun, jika terjadi insiden seperti keracunan, penanganan awal disebut tetap menjadi tanggung jawab pemda, apalagi BGN tidak memiliki aset maupun kewenangan dalam memberikan layanan perawatan kesehatan.
“Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda, [yang] punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, [sistem] emergency,” kata Tito.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
