Trump Tunjukkan Peta Selat Hormuz sebagai Wilayah Baru AS

tirto.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan setelah mengunggah peta yang menandai Selat Hormuz sebagai “NEW US Territory” atau "wilayah baru Amerika Serikat". Bagaimana tanggapan Iran atas klaim tersebut?

Peta Selat Hormuz sebagai wilayah baru AS tersebut diunggah Trump melalui platform Truth Social pada Selasa (18/8/2026), beberapa hari setelah ia pertama kali mengancam akan menjadikan jalur strategis tersebut sebagai wilayah AS.

Selat Hormuz memiliki posisi sangat strategis karena menjadi jalur penting distribusi minyak dunia. Sebelum perang AS-Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari 2026, selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang terbuka.

Namun, Iran kemudian membatasi akses melalui selat sebagai respons terhadap perang dan tekanan Amerika Serikat. Klaim Trump pun langsung mendapat penolakan dari Iran yang menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kewenangan Iran.

Trump Tunjukan Peta Hormuz jadi Wilayah Baru AS

Presiden AS Donald Trump pada 18 Agustus 2026 mengunggah sebuah peta di platform Truth Social @realDonaldTrump yang memperlihatkan Selat Hormuz sebagai “NEW US Territory” atau “Wilayah Baru Amerika Serikat”.

Unggahan tersebut seolah mempertegas ancaman Trump beberapa hari sebelumnya untuk mengambil alih selat strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman.

Gagasan untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS pertama kali disampaikan Trump pada 14 Agustus 2026. Dalam sebuah acara di New York, Trump mengatakan bahwa ia akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.

“Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak – segera saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” katanya kala itu dikutip The Straits Times, Sabtu (15/8/2026).

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons keras dari Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap berada di bawah kendali Iran dan tidak dapat diambil alih hanya melalui pernyataan Trump maupun penggunaan kekuatan militer.

“Selat Hormuz telah menjadi milik Iran, adalah milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran; selat ini hanya akan ditutup dan dibuka di bawah komando Iran, dan selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan dan menghentikan khayalan Anda, Iran akan terus memberlakukan blokade,” ucap Gharibabadi di akun X @Gharibabadi pada 15 Agustus 2026.

Trump kemudian kembali mengangkat gagasan tersebut pada 17 Agustus, ketika berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. Sehari setelahnya, pada 18 Agustus, Trump mengunggah peta yang secara langsung memberi label Selat Hormuz sebagai “NEW US Territory”.

Persoalan menjadi semakin rumit karena peta yang diunggah Trump tidak hanya menandai jalur laut Selat Hormuz, tetapi lingkaran yang dibuatnya juga terlihat mencakup sebagian wilayah daratan Iran di bagian utara selat.

Setelah unggahan tersebut dibuat, sekali lagi Gharibabadi memberi tanggapan dengan menyebut jika klaim Iran berada di ambang kehancuran hanya bualan belaka.

“Mereka mengklaim Iran berada di ambang kehancuran dan bergantung pada seutas benang, namun mereka memohon bantuan kepada semua sekutu mereka! Masalahnya adalah perhitungan yang salah, yang setiap kali untuk menutupinya, mereka terpaksa menciptakan kegagalan yang lebih besar bagi diri mereka sendiri. Perang militer tidak membuahkan hasil, jadi sekarang mereka menamai kegagalan berikutnya sebagai "perang ekonomi," tulisnya.

Penutupan Selat Hormuz digunakan Iran sebagai alat tekanan terhadap AS. Tehran menyatakan tidak akan membuka kembali selat secara normal sebelum Washington memenuhi sejumlah tuntutan, di antaranya adalah penghentian blokade terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi minyak, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta pembayaran ganti rugi atas kerusakan dan korban akibat perang.

Situasi tersebut juga memberikan tekanan besar kepada pemerintahan Trump di dalam negeri. Perang yang awalnya dikaitkan dengan upaya menghentikan program nuklir Iran dan mengamankan material nuklir kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih panjang.

Tekanan politik terhadap Trump juga semakin besar karena pemilu paruh waktu yang menentukan kembali komposisi Kongres AS semakin dekat. Sejumlah anggota Partai Republik telah memperingatkan bahwa dampak perang dengan Iran dapat merugikan partai mereka dalam pemilu.

“Situasi di Iran ini menimbulkan dampak yang tak terbayangkan. Sangat takut menghadapi pemilihan paruh waktu,” kata Senator West Virginia Jim Justice yang merupakan anggota Partai Republik dikutip The Independent, Selasa(18/8/2026).

Sebelumnya, pada Juni 2026, AS dan Iran sempat memiliki kesepahaman sementara selama 60 hari yang memperpanjang gencatan senjata. Kesepahaman tersebut sempat memberikan harapan bahwa kedua negara dapat kembali berunding mengenai program nuklir Iran dan bahwa lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz dapat kembali mendekati kondisi normal seperti sebelum perang.

Namun, kesepahaman itu akhirnya berakhir pada Agustus 2026 tanpa menghasilkan penyelesaian jangka panjang. Setelah kesepakatan tersebut runtuh, pasukan AS dan Iran kembali terlibat dalam bentrokan.