Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang saat dirinya menangani konflik gerakan merdeka di Aceh dengan pemerintah pusat, beberapa tahun silam.
Saat memangku jabatan presiden pada tahun 2004, konflik bersenjata di Aceh telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Banyak upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik tersebut telah gagal.
Menurutnya, menyusul bencana tsunami yang sangat dahsyat, Indonesia menghadapi dua tantangan secara bersamaan. Di antaranya membangun kembali provinsi yang hancur dan mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lama.
Kala itu pemerintah memilih jalan dialog. Pihaknya mengambil keputusan yang sulit dengan tetap berkomitmen pada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.
Perjanjian Damai Helsinki akhirnya ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian tersebut membuka jalan bagi perlucutan senjata, partisipasi politik, reintegrasi, rekonstruksi, dan hubungan baru antara Aceh dan pemerintah pusat.
"Pelajaran yang saya ambil dari Aceh sangatlah sederhana. Perdamaian menjadi mungkin ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki keberanian untuk mempertahankan kepentingan mereka yang sah sekaligus memiliki kearifan untuk memaklumi kekhawatiran pihak lain," ujar SBY secara daring dalam The 5th Biennial International Conference on International Relations (ICON-IR), Kamis (20/8/2026).
Sepanjang dirinya menjadi kepala negara, ia mengaku dapat sejumlah pembelajaran. Lantas dirinya mengingatkan, kepemimpinan diuji bukan hanya berdasarkan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga kemampuan untuk mengendalikan diri.
"Seorang pemimpin yang kuat harus memahami kapan harus menggunakan kekuasaan, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus membuka ruang untuk kompromi," tegasnya.
Prinsip itu juga berlaku secara internasional. Dialog tidak boleh dianggap sebagai kelemahan. Kompromi bukanlah penyerahan diri apabila ia menghasilkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Diplomasi harus dimulai sebelum terjadinya kehancuran, bukan setelahnya.
"Perdamaian tidak menuntut kita untuk melupakan sejarah, tetapi menuntut kita untuk mencegah sejarah memenjarakan masa depan secara permanen," pesan SBY.
Presiden RI periode 2006 - 2014 itu mengungkapkan, terlebih saat ini dunia dalam masa transisi geopolitik yang besar. Era pasca-Perang Dingin telah berakhir, tetapi tatanan internasional baru yang stabil belum juga terbentuk.
"Dunia menjadi semakin multipolar, namun belum tentu menjadi lebih multilateral. Kita semua tahu bahwa kita tidak dapat menghilangkan politik kekuasaan," ungkapnya.
Menurutnya, setiap negara akan terus melindungi kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan nasionalnya. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah kekuasaan tersebut akan dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan pengendalian diri.
Begitupula negara yang kuat. Menurutnya negara tersebut harus mempertimbangkan bukan hanya apa yang dapat dilakukannya, tetapi juga apa yang seharusnya dilakukannya.
Ia menambahkan, negara-negara berdaya besar memiliki pengaruh, sumber daya, dan kebebasan bertindak yang lebih besar. Karena alasan itu, mereka juga memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
"Dunia tidak menuntut negara-negara besar untuk meninggalkan kepentingan mereka, tetapi dunia berhak penuh untuk berharap bahwa mereka mengejar kepentingan tersebut tanpa merusak keamanan dan martabat pihak lain," ucapnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Hendra Friana
