Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah merupakan salah satu bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini, kelompok yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak diharapkan mendapat kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
"Nah, untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membuat terobosan-terobosan di antaranya dengan bagaimana membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Mendagri.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya melalui kerja sama dengan sektor perbankan agar pembiayaan rumah bagi masyarakat lebih mudah dijangkau. Dukungan juga diperkuat lewat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain skema pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan insentif dari sisi biaya administrasi dan perizinan. Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum mendorong kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan serupa juga diterapkan pada pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Tujuannya apa? Supaya murah. Harganya murah setelah itu kredit diberikan juga murah juga oleh perbankan. Sehingga developer berlomba-lomba akan membangun rumah, kira-kira seperti itu konsepnya," sambung Mendagri.
Menurut Tito, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Ia meminta kepala daerah segera menindaklanjutinya melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar berbagai kebijakan insentif dapat segera diterapkan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan layanan perizinan melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah. Kehadiran MPP dinilai mampu memangkas proses birokrasi karena seluruh layanan dapat diakses dalam satu lokasi.
"Maka saya meminta semua daerah bersama dengan layanan publik lainnya itu membangun Mal Pelayanan Publik. Jadi di dalam satu gedung itu ada one roof system, satu atap semua perizinan," kata dia.
Secara khusus kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tito meminta agar pembangunan MPP diperluas di seluruh kabupaten dan kota. Selain itu, ia menilai sosialisasi program rumah rakyat juga perlu diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
"Rapat spesifik Pak di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya [keberadaan MPP]," tandasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
