Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas penerapan keterbukaan informasi publik hingga tingkat pemerintah desa melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur standar pelayanan informasi, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun," ujar Bima.
Menurut Bima, keterbukaan informasi juga berperan dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Kemendagri berupaya memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi melalui regulasi, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi kanal digital.
Dari sisi capaian, Kemendagri mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian permohonan informasi publik tercatat mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026.
Kemendagri juga memanfaatkan berbagai platform digital, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube, untuk menyebarluaskan informasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Penguatan pengelolaan informasi turut didorong di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan media sosial, Kemendagri menggunakan pemantauan media atau media monitoring untuk memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi serta dasar penyusunan respons dan penyampaian informasi secara proaktif.
Upaya pemantauan informasi publik juga dilakukan dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kemendagri memantau perkembangan penanganan bencana dan opini publik agar informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
