tirto.id - Pemerintah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian kinerja mereka dalam sejumlah bidang. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.
Sejumlah pejabat turut menghadiri acara tersebut, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemendagri dan undangan lainnya.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, ajang ini dirancang untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap penghargaan tersebut dapat memicu persaingan yang sehat antardaerah sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi.
Menurut Tito, penilaian dalam ajang kali ini mencakup tiga bidang, yaitu kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito menempatkan kerja sama Forkopimda sebagai salah satu unsur penting dalam menjalankan pemerintahan. Menurut dia, persoalan di daerah kerap membutuhkan penanganan lintas instansi. Dalam menghadapi bencana, misalnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu berkoordinasi dengan unsur TNI maupun Polri.
"Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri," ujarnya.
Di bidang administrasi kependudukan, ketersediaan data yang akurat dan lengkap menjadi perhatian tersendiri. Data yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan maupun memberikan layanan publik. Perannya juga semakin relevan di tengah transformasi digital pemerintahan dan penerapan Satu Data Indonesia.
"Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik," jelasnya.
Adapun penilaian terhadap pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayahnya. Tito menjelaskan, indikator tersebut mencakup sejumlah komponen, seperti konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, hingga ekspor.
Ia pun mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan pelaku usaha. Potensi ekonomi lokal juga perlu dioptimalkan, termasuk dengan memperluas kesempatan bagi produk UMKM untuk berkembang dan menembus pasar yang lebih besar. Upaya tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
"Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah," tandasnya.
Dari hasil penilaian, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara masuk dalam daftar penerima penghargaan Forkopimda Terbaik.
Sementara itu, penghargaan untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi berdasarkan wilayah administrasi. Pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Ende, Sumbawa Barat, dan Pulau Morotai. Adapun tiga kota yang memperoleh penghargaan adalah Bima, Kupang, dan Mataram.
Untuk kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT menjadi penerima penghargaan di tingkat provinsi. Pada tingkat kabupaten, penghargaan diraih Sumbawa Barat, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Sementara itu, Tidore Kepulauan, Ternate, dan Ambon menjadi penerima di tingkat kota.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id
































