Kemendagri Dorong Pemda Gencarkan Publikasi Capaian Pemerintah

tirto.id - Berbagai program pembangunan telah dijalankan oleh pemerintah selama dua tahun terakhir. Namun, penyampaian informasi ke masyarakat terkait capaian program-program itu dinilai masih perlu diperkuat agar publik bisa mengetahui hasil kerja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Benni Irwan, mengatakan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai capaian pembangunan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Benni menilai penyampaian informasi mengenai capaian program pemerintah masih perlu diperluas dengan dukungan sinergi antara pusat dan daerah.

“Kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi ini pada masyarakat, untuk menyampaikan capaian kinerja kepada masyarakat secara terkoordinasi, secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Benni dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintah di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Benni mendorong kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk memimpin langsung penyampaian informasi soal capaian pemerintahan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah (pemda) dapat mengandalkan dinas komunikasi dan informatika serta pejabat pengelola kehumasan dalam proses tersebut.

Dia menambahkan, penyampaian informasi perlu dilengkapi data yang lebih terperinci, termasuk mengenai lokasi pelaksanaan program. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

Benni menekankan materi publikasi yang disampaikan kepada publik harus bersifat informatif dan faktual.

“Ini akan sangat senang kalau mungkin bisa secara detail disampaikan bahwa tahun ini Kementerian Kesehatan sudah menghasilkan pembangunan rumah sakit ini, puskesmas ini di lokasi ini dan lain-lain sehingga akan memudahkan nanti bagi teman-teman di daerah menyampaikannya kepada publik,” ujarnya.

Menurut Benni, pemda kini dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Selain melalui konferensi pers bersama media, pemda bisa mengolah materi data dari kementerian/lembaga menjadi konten di media sosial.

Bakom Soroti Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat, Pemda, dan Media

Berbicara dalam forum yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan penyampaian informasi mengenai program pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Menurutnya, informasi yang benar perlu disampaikan secara aktif agar publik memperoleh pemahaman tentang berbagai layanan dan program pemerintah.

“Karena sesungguhnya kita adalah pelayan masyarakat di bidang informasi,” kata Hariqo.

Ia juga menyoroti maraknya misinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemda, dan media dalam penyebaran informasi yang benar ke masyarakat.

Capaian Sejumlah Program Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Dalam pemaparannya, Hariqo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Salah satunya, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang hingga November 2026 telah diikuti 114 juta penduduk. Pemerintah menargetkan jumlah peserta CKG akan mencapai 130 juta orang pada akhir 2026.

Ia menerangkan, CKG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat menjalani pemeriksaan sebelum mengalami gangguan kesehatan.

“Jadi pemerintahan Presiden Prabowo membangun satu budaya baru. Budaya apa yang sudah kita bangun? Kalau budaya lama itu sakit dulu baru kita cek. Kalau budaya baru itu saat sehat dulu kita mengecek kesehatan kita,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Liendha Andajani, memaparkan sejumlah capaian dan tantangan pembangunan sektor kesehatan. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, yang masih belum terpenuhi di berbagai daerah.

Liendha mengatakan, berdasarkan data perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan periode 2023–2032 yang telah ditinjau oleh WHO, Indonesia masih membutuhkan 55.192 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota.

“Memang kita masih terdapat kekurangan cukup signifikan yang harus segera kita kejar pemenuhannya,” kata Liendha.

Guna mengejar kebutuhan itu, Kementerian Kesehatan mendorong percepatan pengembangan pendidikan dokter spesialis untuk mengisi kebutuhan di banyak daerah.

“Ini sejak awal memang afirmasi bagi putra-putri daerah,” ujarnya.

Selain pengembangan pendidikan, pemerintah juga memberikan beasiswa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sepanjang 2024–2026, Kementerian Kesehatan telah memberikan beasiswa kepada 4.592 orang.

“Di mana 1.687 adalah untuk beasiswa dokter spesialis, kemudian 1.910 untuk beasiswa dokter dan dokter gigi, dan 917 beasiswa untuk tenaga kesehatan,” kata Liendha.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Yudhistya Ranugraha, memaparkan sejumlah capaian program pendidikan selama dua tahun pemerintahan.

Salah satunya program revitalisasi satuan pendidikan. Hingga 20 Oktober 2026 lalu, program tersebut telah menjangkau 39.284 sekolah.

Program revitalisasi juga melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja di daerah. "Revitalisasi sekolah ini melibatkan lebih dari 58.000 UMKM lokal dan tentunya di sini dapat menyerap sekitar 239.000 tenaga kerja,” ujar Yudhistya.