Indeks Kemendagri

Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah dinilai menimbulkan masalah.

Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan Kemendagri untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya dinyatakan diundur.

Mendagri Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto, meminta pelantikan kepala daerah yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur demi efisiensi.

Mendagri Tito Karnavian, memastikan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024, digelar di Jakarta.

Mendagri Tito, menyebut pelantikan kepala daerah kemungkinan digelar pada 17, 18, 19, atau 20 Februari 2025.

Bima Arya pun mengaku ada banyak anggaran pemerintah daerah dialokasikan untuk kegiatan yang tidak urgent dan tidak menyentuh publik.

Pelantikan gelombang kedua untuk kepala daerah masih tertahan di MK, sementara gelombang ketiga untuk kepala daerah hasil pemilihan ulang.

Tito mengaku akan memperkuat inspektorat daerah untuk mencegah kebocoran anggaran.

Konsultasi dilakukan demi mendapat kepastian hukum kapan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan di saat sejumlah hasil pilkada digugat ke MK.

Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPRD DKI Jakarta mengikuti pertemuan virtual via Zoom yang digelar Kemendagri untuk membahas program pembangunan tiga juta rumah.

Roy Rizali Anwar ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh) gubernur Kalimantan Selatan.

Kemendagri akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja pj kepala daerah sebelum diganti.

KPK membenarkan ada pejabatnya yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk jadi penjabat kepala daerah.

Tito mengeklaim, data DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU sudah terenkripsi sehingga kemungkinan kebocoran justru ada di penerima data, yakni KPU.

Tito Karnavian membagi tugas dua wakil menterinya. Simak rincian tugasnya.

Mendagri Tito Karnavian menilai keberadaan desk pilkada penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar.

Format surat lamaran dan pernyataan untuk seleksi PPPK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bisa diunduh melalui link PDF di artikel ini.

Alokasi penggunaan dana untuk belanja pegawai dapat mencapai 60 persen dari total anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah.

Menurut Lili Romli, Polri lebih tepat berada di bawah kementerian karena merupakan instrumen kamtibmas.