Indeks Kemendagri

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjelaskan terkait kondisi daerahnya yang tertinggal dan kemiskinannya tergolong ekstrem. 

Mahasiswa mendesak Kemendagri memberikan ruang kepada orang asli Papua untuk menjadi Penjabat di Puncak Jaya.

Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan tepatnya pada Selasa (20/12/2022).

Kemendagri resmi menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) ke KPU untuk penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024.

Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mendagri Tito meminta kepada Bupati Meranti, Muhammad Adil agar menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

Kemendagri mengembalikan permohonan pencabutan Pergub 27/2016 terkait penggusuran pada 14 Oktober 2022..

PSI mendesak Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penjabat gubernur DKI. Sebab, masa jabatan Anies Baswedan tersisa 10 hari lagi.

Kompetensi dan pemahaman akan tata kelola pemerintah Ibu Kota harus jadi hal yang dipertimbangkan dalam memilih penjabat Gubenur DKI.

JPU KPK menilai eks Dirjen Bina Keuangan Kemendagri terbukti menerima suap dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andy Merya untuk persetujuan dana pinjaman PEN.

Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk luar Jawa-Bali.

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

Marullah sebut proposal pemberhentian disampaikan ke Mendagri Tito paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan gubernur/wakil gubernur berakhir.

Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan menduduki posisi itu dalam waktu cukup lama. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan uji kelayakan.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belum ada nama penjabat gubernur yang terpilih dari usulan Mendagri.

Formappi meminta Kemendagri membuat regulasi yang mengatur teknis hubungan Pj kepala daerah dengan DPRD. Tujuannya untuk mencegah politik transaksional.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.