Indeks Kemendagri
Bawaslu, KPU & Kemendagri Deklarasi Netralitas Jelang Kampanye
Bawaslu, KPU dan Kemendagri melakukan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.
Soal Jokowi Bapak Pembangunan Desa, Tjahjo: Wajar Dong Diapresiasi
Kemendagri menuturkan hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada Bakornas P3KD untuk mengadakan acara termasuk apresiasi gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.
Sudah Tepatkah Jokowi Dapat Gelar Bapak Pembangunan Desa?
Bakornas P3KD akan memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi. Mereka menyebut desa di era Jokowi maju karena ada dana desa, padahal program itu sendiri masih bermasalah.
Kemendagri Bantah Ikut Campur dalam Acara Apel Pemerintahan Desa
Kemendagri membantah campur tangan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Bakornas P3KD.
KPU Minta Inspektorat Beri Sanksi ASN Terlibat Kampanye Pilpres
Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.
Dukcapil Ungkap Alasan Hanya Beri 103 E-KTP WNA Masuk DPT ke KPU
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.
Dukcapil Serahkan 103 Data e-KTP WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Kemendagri Pertimbangkan Ubah Format e-KTP untuk Warga Asing
Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.
Pencetakan E-KTP WNA Tak Dilakukan Hingga Pencoblosan Pemilu 2019
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).
Kemendagri Pastikan e-KTP WNA Asal Cina di Cianjur Asli
Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan e-KTP milik WNA asal Cina bernama Guohuin Chen asli dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) juga tercatat di Sistem Kependudukan.
Dirjen Dukcapil: WNA Kriteria Tertentu Wajib Punya E-KTP Sejak 2014
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.
E-KTP WNA Cina di Cianjur, Komisi II: Mendagri & KPU Harus Jelaskan
Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.
Kolom Agama KTP Penghayat, Dirjen Dukcapil: Kami Ikuti Putusan MK
Dirjen Dukcapil kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan lembaganya telah menjalankan putusan MK dengan menyediakan KTP untuk masyarakat yang menganut kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan oleh negara.
Kemendagri vs PHRI: Antara Upaya Efisiensi dan Kepentingan Bisnis
Ekonom dari Indef Berly Martawardaya menyarankan agar industri perhotelan mencari target pasar di luar kegiatan pemerintah.
PHRI Bantah Sebarkan Hoaks Larangan Rapat di Hotel
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani membantah bila keluhan yang disampaikan mengenai kebijakan Mendagri soal larangan rapat di hotel merupakan hoaks.
Kemendagri Bantah Keluarkan Larangan Rapat di Hotel
Soal larangan rapat di hotel, Kemendagri membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut dan mengklarifikasi.
Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
Tjahjo Kumolo menjelaskan, lembaganya hanya menerbitkan SOP baru dalam pelayanan konsultasi, yaitu agar tidak dilakukan di hotel pada malam hari.
Moeldoko: Jangan Sampai Jaringan Informasi Didominasi Kelompok Lain
Moeldoko mengatakan jangan sampai jaringan informasi didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya membuat peran pemerintah menjadi kecil.
Mendagri Minta Humas Pemda Sosialisasikan Pemilu 2019 ke Masyarakat
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta seluruh humas pemerintahan daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya Pemilu 2019 kepada warganya.
Hadiri Rakor Kemendagri, Moeldoko Bicara Soal Waspada Revolusi Jari
Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebutkan, di tahun politik ini, Kemendagri harus waspada terhadap revolusi jari.