tirto.id - Front Mahasiswa Intelektual Puncak Jaya se-Jawa dan Bali menyoroti perihal kekosongan jabatan lantaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya telah berakhir masa jabatannya pada 7 Desember 2022. Mereka menuntut agar orang asli Papua yang dipilih menjadi Penjabat Bupati Puncak Jaya.
"Berikan ruang kepada sumber daya putra dan dan putri orang asli Papua untuk menjadi Penjabat di Puncak Jaya," kata penanggung jawab front Neiron Wonda, dalam keterangan tertulis, Senin (19/12/2022).
Mereka menilai seharusnya pemerintah mengikuti amanat UU Otonomi Khusus yang dikhususkan bagi orang asli Papua.
"Jika Kementerian Dalam Negeri menetapkan Bapak Tumiran (sebagai Penjabat) maka kami akan menggerakkan massa yang lebih besar dan akan turun (aksi) di depan Kementerian Dalam Negeri," ucap dia.
Maka sebaiknya, lanjut Neiron, orang asli Papua yang termasuk dalam Eselon I dan II, serta telah memenuhi syarat, bisa menduduki Penjabat lantaran lebih paham dengan lingkungan setempat.
Pada 12 Desember, Sekretaris Daerah Puncak Jaya Tumiran menyatakan guna mengisi kekosongan jabatan maka dirinya akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Bupati agar pemerintahan tetap berlangsung.
"Ini sesuai Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018," kata dia.
"Peraturan Pemerintah ini sangat jelas, Sekda menjadi Pelaksana Harian Bupati untuk bisa terus menjalankan roda pemerintahan hingga ditunjuknya Penjabat Bupati," sambung Tumiran.
Kekosongan Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya di Puncak Jaya, tapi juga ada di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Dogiyai.
Tumiran juga menyatakan seluruh organisasi perangkat daerah, hingga 10 Januari 2023, harus menyelesaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dokumen penyelenggaraan anggaran.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Bayu Septianto
