Indeks Kemendagri

Mabes Polri menunggu laporan resmi Ditjen Dukcapil soal akun-akun media sosial yang terlibat dalam kasus jual-beli data kependudukan.

Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?

Apa yang dikatakan Joko Widodo kepada Associated Press memang dalam rangka menjawab pertanyaan seputar eksistensi Front Pembela Islam (FPI). Tapi implikasinya sangat mungkin mempengaruhi organisasi lain.

Izin FPI di Kemendagri resmi habis per 20 Juni 2019. Namun, hingga saat ini izinnya belum juga diperpanjang.

Pemerintah melalui Kemendagri diminta segera membuat MoU dengan pihak swasta dan transparan soal data kependudukan apa saja yang diberikan ke pihak ketiga.

Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.

Ada kerentanan penggunaan data kependudukan di luar Kemendagri, karena data seperti nama ibu kandung yang digunakan validasi perbankan bukan termasuk data pribadi yang dijaga kerahasiannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies beralasan, seringnya ia melakukan perjalan dinas ke luar negeri karena untuk mengajak orang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan pemerintah belum menentukan untuk memberikan izin atau menolak perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas FPI di Kemendagri.

Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah sepakat untuk berdamai dan segera mencabut laporan kedua belah pihak ke kepolisian. 

Polri masih menganalisis rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas FPI yang akan diberikan ke Kemendagri.

Setelah izin FPI di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019, belum ada keputusan memberikan izin atau tidak.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan proyek reklamasi Tanjungpiau di Kepulauan Riau (Kepri) dihentikan, hingga adanya kejelasan terkait posisi Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun secara hukum.

Kemendagri resmi menunjuk Wagub Kperi Isdianto sebagai Plt Gubernur Kepri untuk menggantikan Gubernur Riau Nurdin Basirun yang kini menjadi tersangka KPK akibat suap dalam proyek reklamasi.

Kemendagri akan mewajibkan pemda untuk mendukung pelaksanaan ekspedisi Desa Tanggug Bencana (Destana) 2019 yang digelar BNPB.   

Kemendagri menyatakan sekitar 30 persen alat perekaman e-KTP yang tersebar di ribuan kecamatan saat ini dalam kondisi rusak. 

Kemendikbud menilai, sistem zonasi bisa maksimal jika Pemda mau melibatkan kementerian dan lembaga, di antaranya Kemendagri dan Kemenag.

Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons pertemuan antara Menkopolhukam Wiranto yang batal bertemu dengan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf (Mualem), yang sempat menyatakan akan melakukan referendum.