Indeks Kemendagri

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

Marullah sebut proposal pemberhentian disampaikan ke Mendagri Tito paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan gubernur/wakil gubernur berakhir.

Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan menduduki posisi itu dalam waktu cukup lama. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan uji kelayakan.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belum ada nama penjabat gubernur yang terpilih dari usulan Mendagri.

Formappi meminta Kemendagri membuat regulasi yang mengatur teknis hubungan Pj kepala daerah dengan DPRD. Tujuannya untuk mencegah politik transaksional.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pemilu 2024 menurut Zudan belum final, karena akan terus diperbarui menjelang hari pencoblosan.

La Ode Muhammad Rusman Emba diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana PEN Kabupaten Kolaka Timur, Sultra.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

Selain bisa mereduksi potensi konflik dan terbelahnya warga, ada keuntungan dari sisi anggaran yang bisa dibuat semakin efisien, kata Tito.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dinilai tidak transparan. ICW sudah meminta informasi mengenai ini ke Kemendagri, namun belum jua ada respons.

Kemendagri dinilai tidak melanggar putusan MK yang melarang aparat TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

Kemendagri klaim pemilihan Kabinda Sulteng jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat sesuai UU Pilkada, UU ASN, putusan MK, hingga UU TNI & Polri.

Presiden Jokowi telah memutuskan memilih Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj Bupati Seram Barat melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana.

Irjen Fadil Imran mengaku masih ingin menjadi polisi dan menyelesaikan PR yang belum selesai untuk menjaga kamtibmas Jakarta.

Jika pemohon bersikeras ingin menamakan anaknya satu kata, maka Dukcapil memperbolehkannya. Sifat aturan ini hanya imbauan atau saran.