tirto.id - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai kenaikan harga sembako jelang masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang akan berlangsung pada November-Desember mendatang. Berdasarkan pengalaman masa lalu, harga bahan pokok biasanya akan mengalami kenaikan selama pemilu.
"Kita harus mengantisipasi ke depan berkaitan dengan di bulan November-Desember, berkaitan dengan adanya kampanye, biasanya kebutuhan sembako itu meningkat, di hari-hari biasa saja, saat ini kenaikan sudah sangat signifikan, oleh sebab itu segera lakukan upaya persiapan, masih ada waktu," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (23/10/2023).
Tomsi juga meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan langkah pengendalian agar kenaikan harga tersebut bisa segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu ke III Oktober 2023, kenaikan harga beras terjadi di 283 kabupaten/kota. Dari 283 daerah itu, sebanyak 141 kabupaten/kota di antaranya mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan.
"Seperti kita ketahui bersama dari paparan Badan Pusat Statistik kami mohon dari Bulog di Papua itu naiknya tajam menjadi Rp17.000 lebih per kilogram, upaya intervensi mohon dicek kembali sehingga tidak jomplang sekali dengan di daerah yang lain," kata Tomsi.
Selain kenaikan harga beras, Kemendagri juga meminta kepala daerah untuk mengecek lebih detail kenaikan harga gula pasir, bawang putih, cabai rawit dan daging ayam ras. "Agar dicek di masing-masing daerahnya berkaitan dengan kenaikan harga gula pasir, beras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras," ujar Tomsi.
Masih berdasarkan data BPS, harga gula pasir pada minggu ke III Oktober 2023 berada pada kisaran Rp15.870 per kilogram. Harga gula pasir diketahui mengalami kenaikan harga di 327 kabupaten/kota. Sementara kenaikan tertinggi terjadi di Papua yaitu sekitar Rp21.165 per kilogram. Sementara harga terendah terjadi di Pulau Jawa yaitu Rp14.893 per kilogram.
"Ini hanya sebagai informasi saja, memang terkait dengan gula ini terus berlahan naik, karena memang harga gula di luar negeri itu kurang lebih Rp17.000 per kilogram, sementara gula di kita Rp15.000 per kilogram. Ini karena masih ada sisa stok panen kita, tapi kalau kita 100 persen akan mengandalkan impor maka akan terjadi kenaikan harga gula yang signifikan," jelas Tomsi.
Kemudian, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga bawang putih yang terjadi beberapa hari terakhir. Kemendagri menilai harga bawang putih normal pada kisaran Rp26.000 per kilogram hingga Rp28.000 per kilogram, tetapi harga bawang putih saat ini sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Ia meminta ada pengendalian karena kenaikan cukup signifikan.
"Harga bawang putih ini normalnya Rp26.000-Rp 28.000, tapi sampai hari ini Rp40.000, kemudian sudah 87 persen kita impor sudah dilaksanakan, tapi harganya belum turun juga, bahkan masih 90 kota/kabupaten naik," ungkap Tomsi.
Melihat kenaikan harga tersebut, Tomsi pun meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk turun dan mengecek langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Khusus untuk pengendalian inflasi daerah, Tomsi juga meminta kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar melakukan berbagai upaya pengendalian. Tomsi beranggapan, inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan dapat mengancam perekonomian negara dan merusak tatanan struktur ekonomi.
"Saya minta rekan-rekan kepala daerah dan Forkopimda untuk memahami posisi daerah masing-masing dan dapat melakukan upaya yang lebih baik lagi," ujar Tomsi.
Pada kesempatan tersebut, Tomsi juga menegaskan kepada 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi agar segera melakukan berbagai upaya pengendalian. "10 provinsi tertinggi, ini sudah beberapa minggu ini Bangka Belitung (Babel) masih yang paling tinggi, kemudian di bawahnya Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku Utara, Jogjakarta, Maluku, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Papua Barat, dan Jawa Tengah, ini 10 provinsi tertinggi," tutur Tomsi.
Sementara untuk kota dengan inflasi tertinggi, sambung Tomsi, di antaranya Tual 4,26 persen, Baubau 3,92 persen, Sibolga 3,40 persen, Ternate 3,34 persen, Yogyakarta 3,30 persen, Kendari 3,30 persen, Probolinggo 3,18 persen, Surabaya 3,14 persen, Samarinda 3,14 persen, dan Cirebon 3,07 persen. "Untuk 10 kota terendah ada Kota Gorontalo, Manado, Palopo, Jayapura, Banda Aceh, Tanjungpinang, Jambi, Pekanbaru, Palangkaraya, dan Gunungsitoli," kata Tomsi.
Sedangkan untuk 10 kabupaten terendah di antaranya Kabupaten Bungo, Mamuju, Indragiri Hilir, Bone, Bulungan, Sintang, Kotawaringin Timur, Tabalong, Aceh Barat, dan Bulukumba. Kemudian kabupaten tertinggi yakni Manokwari, Belitung, Merauke, Mimika, Sumenep, Banggai, Sikka, Kotabaru, Sumba Timur, dan Banyuwangi.
Tidak hanya itu, Tomsi juga menyoroti kabupaten/kota dengan tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu ke III bulan Oktober 2023. Daerah itu di antaranya Bolaang Mongondow sebesar 6,19 persen, Gorontalo 5,86 persen, Bitung 5,73 persen, Lombok Timur 4,82 persen, Bolaang Mongondow Selatan 4,68 persen, Bone Bolango 4,58 persen, Bolaang Mongondow Timur 4,53 persen, Tomohon 4,32 persen, Halmahera Selatan 4,29 persen, Mamasa 4,18 persen, Kepulauan Sangihe 4,06 persen, Muna Barat 4,01 persen, Minahasa Utara 4,01 persen, Sumba Tengah 3,92 persen, dan Nias Barat 3,86 persen.
Untuk kabupaten/kota dengan IPH terendah, lanjut Tomsi, yakni Halmahera Utara, Pesisir Selatan, Kupang, Pidie Jaya, Manokwari Selatan, Aceh Tenggara, Bengkulu Selatan, Aceh Tamiang, Nunukan, Subulussalam, Solok Selatan, Timor Tengah Selatan, Tapanuli Selatan, Tebing Tinggi, dan Paser.
"Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang baik inflasi maupun IPH-nya dapat mengendalikan dengan baik," tutur Tomsi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
