tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menjadikan masa kampanye selama 75 hari. Menurutnya masa kampanye yang sedikit mampu mengurangi potensi konflik akibat perbedaan pilihan di antara masyarakat.
“Kita sudah merasakan di pemilu sebelumnya, dan masyarakat terbelah terlalu lama, maka tidak baik," kata Tito di Gedung DPR RI pada Selasa (7/6/2022).
Mantan Kapolri itu menerangkan kronologi terbentuknya usulan 75 hari masa kampanye. Bermula dari usulan KPU selama 6 bulan. Namun oleh pemerintah ditawar menjadi 90 hari atau 3 bulan.
“Kemudian oleh Komisi II juga diminta agar menjadi 75 hari dan akhirnya disepakati. Prinsipnya dari pemerintah semakin sedikit, maka semakin baik," terangnya.
Selain karena bisa mereduksi potensi konflik dan terbelahnya masyarakat, ada keuntungan dari sisi anggaran yang bisa dibuat semakin efisien.
“Maka diharapkan anggaran bisa lebih berkurang dan potensi keterbelahan masyarakat tidak terlalu lama,” kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa kampanye adalah suatu hal yang penting dalam proses demokrasi dan menjadi media menjaring massa bagi partai dan tokoh politik. Namun di era teknologi saat ini, Tito berharap partai dan individu yang terlibat dalam proses pemilihan untuk bisa menggunakan teknologi dalam kampanye.
“Kampanye saat ini bisa menggunakan virtual dan teknologi media sosial sehingga tidak perlu menggunakan cara lama dalam kampanye," ungkapnya.
Tito juga mengungkapkan sejumlah alternatif bagi KPU agar proses pengadaan dan distribusi logistik bisa efisien. Salah satunya adalah dengan kontribusi dari pemerintah daerah.
“Nanti dari pemerintah daerah juga akan ikut membantu. Seperti meminjamkan atau menyediakan kantor bagi KPU bila masih belum memiliki," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga memberikan atensi atas terbatasnya masa kampanye pada Pemilu 2024. Tito menyebut bahwa Presiden Jokowi memberi instruksi kepada TNI, Polri hingga pemda untuk ikut terlibat membantu KPU.
“Beliau menyampaikan bahwa KPU, TNI, Polri, BNPB dan pemda semua diperintahkan ikut membantu distribusi logistik. Karena masalah masa kampanye yang pendek adalah distribusi dan pengadaan logistik yang harus tepat sampai sebelum hari pelaksanaan pada 14 Februari 2024," terangnya.
Saat ini pemerintah sedang mengevaluasi usulan Perpres yang sedang diusulkan oleh KPU dalam penanganan Pemilu 2024.
“Saat ini sedang kami review sebelum nantinya ditandatangani oleh presiden. Presiden juga berharap nantinya anggaran menggunakan e-katalog dan menggunakan produk dalam negeri saat belanja terutama dari UMKM," imbuhnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
