tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mempersilakan para kepala daerah untuk menggelar acara retret pembekalan bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) serupa dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Bima mengingatkan bahwa retret di tingkat daerah diperbolehkan dengan ketentuan tidak dilakukan secara seremonial. Larangan retret di daerah digelar secara seremonial datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Boleh saja, tapi dipastikan tidak seremoni. Itu arahan Presiden," kata Bima di Komplek Akmil, Jumat (28/2/2025).
Politikus PAN ini berharap jika pelaksanaan retret di setiap daerah berfokus pada kolaborasi dan sinergi di setiap organisasi perangkat daerah.
Selain itu, Bima ingin agar visi dan misi Asta Cita Pemerintah Pusat juga tersampaikan dengan baik menjadi program kerja yang nyata untuk rakyat.
"Retret boleh untuk kepala dinas, tapi tidak seremoni, fokus kepada kolaborasi, sinergi, dan pemahaman visi-misi asta cita dan gegasan kepala daerah," kata dia.
Dia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Pusat akan mengawasi setiap penggunaan anggaran dari Pemerintah Daerah. Terutama setelah efisiensi anggaran daerah dilakukan. Pihak Kemendagri akan mengawasi segala bentuk pengeluaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Kementerian Dalam Negeri sudah menjabarkan itu secara teknis, yang dianggap pemborosan apa saja. Dan kita akan memonitor itu. Kita akan memonitor itu melalui SIPD dan melalui pemerintah provinsi semua," kata Bima.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjelaskan bahwa dirinya akan menggelar acara serupa dengan retret yang ada di Akmil. Meski secara konsep serupa, namun Sugiri menjamin kegiatan retretnya akan dilakukan lebih efisien demi penyeragaman pemahaman para OPD di Ponorogo.
"Mungkin beda ya, karena kita efisiensi anggaran, jadi mungkin retret kami di daerah, barangkali namanya bukan retret, tapi prinsipnya sama harus diberi pemahaman yang sama agar penyelenggara negara dimanapun kerjanya dapat melakukan hal yang sama," kata Sugiri.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
