tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki anggaran untuk melunasi biaya retret kepala daerah yang telah dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) pada 21-28 Februari 2025. Bima membantah jika retret belum dibayarkan karena ketiadaan atau masalah anggaran di internal.
"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara formatnya jadi tidak ada persoalan terkait ketersediaan anggaran, anggarannya ada tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang ada," kata Bima di Komplek MPR/DPR RI, Senin (10/3/2025).
Bima menjelaskan bahwa saat ini Kemendagri sedang berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proses pelunasan pelaksanaan retret tersebut. Dia menerangkan bahwa kerja sama dengan LKPP dilakukan agar pembayaran utang retret tersebut berjalan lancar.
"Kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan, kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapan ini semua sesuai dengan regulasi," kata dia.
Saat dikonfirmasi mengenai tenggat waktu waktu pembayaran pelunasan retret kepala daerah tersebut, Bima tak bisa memastikan. Dia hanya menjanjikan pembayaran pelunasan dalam waktu dekat dan saat ini pihaknya sedang menyelesaikan tahapan-tahapannya agar sesuai aturan.
"Uangnya ada, tapi kita susun dulu laporan, kemudian ada ketentuan kan, dalam waktu dekat enggak terlalu lama, ini kan sesuai dengan tahapan-tahapan penyelesaian yang harus sesuai regulasi," kata Bima.
Meski belum dilunasi mengenai retret gelombang pertama, namun Bima telah menyiapkan pelaksanaan retret gelombang kedua. Dia menjelaskan jika retret susulan bagi kepala daerah yang dilantik usai putusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut akan dilakukan setelah lebaran. Sedangkan lokasinya belum ditentukan oleh Kemendagri.
"Nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran, lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang, atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu skala yang lebih kecil," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
