tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara mengenai pelaporan acara retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memastikan bahwa acara retret diselenggarakan dengan dana APBN. Seluruh prosedur yang dijalankan untuk menggelar acara bagi kepala daerah terpilih itu pun sudah dipastikan sesuai aturan.
"Kami berterima kasih atas kritik atau pengawasan dari teman-teman aktivis atau masyarakat sipil. Dan kami pastikan bahwa semuanya transparan dan semuanya sesuai dengan aturan," ucap Bima Arya di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Ditegaskan Bima Arya, audit pun dilakukan dalam setiap prosedur penyelenggaran retret. Oleh karenanya, dia bisa memastikan bahwa tidak ada yang melanggar aturan dari penyelenggaraan itu.
Terkait dengan lokasi retret yang menjadi salah satu poin pelaporan ke KPK, Bima Arya menerangkan, bahwa Lembah Tidar memang menjadi area paling memadai. Dengan jumlah kepala daerah yang tak sedikit, Lembah Tidar bisa mencakup semua kepala daerah dengan laik.
"Ini kan sifatnya seperti kita menyewa tempat, ketika menyewa tempat ada kegiatan, nah ini kan bisa sistemnya langsung seperti itu. Dari dulu pun begitu, ketika ada pembekalan, ya, kadang-kadang tempatnya di diklat, kadang-kadang di hotel, acara-acara. Itu biasa seperti itu," ujar dia.
Bima Arya mengemukakan, pelaporan oleh LSM ke KPK itu dipandang sebagai fungsi pengawasan. Tak hanya itu, pelaporan tersebut juga dipandang sebagai bentuk kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sangat bagus untuk dilakukan.
"Agar semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami berterima kasih dan kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan," ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Kata Prasetyo, semua proses pengadaan untuk acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, ditunjuk sesuai dengan prosedur. Termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.
"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025) dilansir dari Antara.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan pelaksanaan retret atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Feri Amsari sebagai pelapor yang juga merupakan seorang pakar hukum tata negara mengatakan, dugaan korupsi dan konflik kepentingan ini bermula dari diwajibkannya para kepala daerah untuk mengikuti retret tersebut, padahal tidak ada aturan yang sah dalam pelaksanaannya.
"Dugaan kami karena proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar dan undang-undang pemerintahan daerah," kata Feri setelah menyerahkan berkas laporan, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
