Indeks Kemendagri

Tito Karnavian mengaku telah meminta Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdisyam untuk menindak pelaku desa fiktif itu.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan instansinya akan bekerja sama dengan Polri ke depan untuk memuluskan Pilkada 2020.

Proses pemekaran provinsi di Papua memerlukan kajian mendalam termasuk asimilasi antara orang gunung dan orang pantai.

Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan bisa kena 'semprit' Kemendagri lantaran rendahnya serapan anggaran.

Tito Karnavian menyatakan siap untuk beradaptasi di Kemendagri yang secara kultur organisasi berbeda dengan Polri.

Hingga 00.00 malam tadi, masih ada anggota Polri yang menunggu Tito Karnavian di kediamannya.

Kemendagri menerima usulan pemekaran 314 wilayah di Indonesia, termasuk upaya penggabungan dan pemecahan daerah.

Pengadaan tenaga ahli untuk masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta bertentangan dengan PP 12/2018.

Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.

Peretas yang memakai identitas Security007, menyampaikan protesnya terhadap pemerintah yang membunuh KPK.

KPK rapat koordinasi masalah penyelesaian aset milik negara dengan Kemendagri dan Kejaksaan Agung, hari ini.

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Formappi menyarankan aksesori pin bagi anggota dewan dibuat lebih sederhana sehingga tak memakan anggaran yang besar.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi KPK untuk membicarakan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rapat lintas kementerian ini untuk membahas materi pencegahan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkait perbaikan pemberian bantuan sosial.

Walikota Bogor mau Depok dan Kota Bekasi jadi bagian dari provinsi baru bernama Bogor Raya. Tapi Walikota Depok dan Bekasi malah ingin gabung ke DKI Jakarta. Sejumlah untung rugi akan muncul jika rencana ini terealisasi.

Kemendagri meminta kepala daerah untuk menenangkan warga terkait kerusuhan dan aksi massa yang memanas di Manokwari.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mencatat permasalahan perlindungan data pribadi dalam pemberian akses data kependudukan.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kemendagri untuk mengkaji kembali MoU pemberian akses data kependudukan antara mereka kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.

Evaluasi lintas kementerian/lembaga ini diperlukan untuk mengetahui apakah ormas FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.