Jumlah Penduduk RI Juni 2025 Naik 1,7 Juta Jadi 286,6 Juta

Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki 2,5 juta lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Terbit 11 Jul 2025 12:28 WIB

Sejumlah warga antre membuat surat Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (26/12/2019). ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

tirto.id - Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per Juni 2025, populasi Indonesia mencapai 286,6 juta jiwa, atau bertambah sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan akhir Desember 2024.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional.

"Data terkini yang akan kami rilis menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 adalah 286.663.000 jiwa, naik sekitar 1,7 juta dari akhir 2024," ujarnya dalam peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), Jumat (11/7/2025).

Teguh juga mengungkapkan komposisi penduduk berdasarkan gender. Hingga 2025 ini, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

"Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 2,6 juta jiwa dibandingkan perempuan," jelasnya.

Peningkatan jumlah penduduk ini mendorong pemerintah memperkuat basis data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan.

"Data kependudukan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), memastikan pembangunan manusia berjalan terencana dan berkelanjutan," ujarnya.

Kemendagri pun berkomitmen mempercepat transformasi digital layanan kependudukan, termasuk melalui Identitas Penduduk Digital. Menurut Teguh, 2025 harus menjadi momentum penguatan infrastruktur data kependudukan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi.

Dalam Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025-2029, Kemendagri mendapat mandat untuk meningkatkan integrasi data penduduk sebagai dasar kebijakan publik. Langkah ini diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Kami mendorong seluruh kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota memanfaatkan data kependudukan sebagai acuan perencanaan program," pungkas Teguh.