Menuju konten utama

14 Pj Kepala Daerah Diganti, Wamendagri: Tak Ada Unsur Politis

Kemendagri akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja pj kepala daerah sebelum diganti.

14 Pj Kepala Daerah Diganti, Wamendagri: Tak Ada Unsur Politis
Calon Wakil Menteri Bima Arya usai mengikuti rangkaian pembekalan di Padepokan Garda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024). (Tirto.id/Ayu Mumpuni)

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengganti 14 penjabat (pj) kepala daerah. Kemendagri akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja pj kepala daerah.

Wamendagri, Bima Arya, menilai penggantian para pj kepala daerah itu tidak berunsur politis. Sebab, menurut dia, ada pj kepala daerah yang diganti karena memang masa jabatannya telah berakhir.

"Para pejabat kepala daerah itu, itu kan akhir masa jabatannya berbeda-beda. Jadi, kalaupun dilakukan pergantian, ya itu karena masa jabatannya berakhir dan kita evaluasi. Apabila evaluasinya baik, ada pertimbangan-pertimbangan yang umum, maka akan berlanjut," ucap Bima Arya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Tapi, apabila ada laporan atau dinilai kinerjanya kurang, maka akan dilakukan pergantian. Jadi, tidak ada unsur politis di sini, ini semata karena akhir masa jabatan dan karena kinerja," lanjutnya.

Bima mengakui, pihaknya tidak mungkin mempekerjakan pj kepala daerah yang mendapatkan banyak laporan negatif atau memiliki kinerja buruk. Terlebih, pj kepala daerah kini harus mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 serentak.

Politisi PAN ini meyakini Kemendagri secara rutin mengevaluasi kinerja pj kepala daerah. Meski bakal tergantikan kepala daerah definitif, jabatam pj kepala daerah disebut vital dalam sebuah pemerintahan.

"Kami pastikan juga untuk selalu meng-evaluasi secara periodik. Jadi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi, apabila memang kinerjanya jauh, kan tidak mungkin. Ya walaupun tiga atau empat bulan lagi [masa jabatan pj berakhir], tapi bisa berdampak pada jalannya pemerintahan," urai Bima.

Dalam kesempatan tersebut, ia belum mengungkapkan daerah mana saja yang pj kepala daerahnya bakal digantikan. Bima juga tidak secara rinci menjelaskan mengapa 14 pj kepala daerah itu digantikan.

"[Alasan diganti] sejauh ini lebih kepada persoalan komunikasi dengan stakeholders, ada persoalan anggaran, kapasitas kepemimpinan, kira-kira begitu. Jadi, orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan," ucap dia.

Baca juga artikel terkait KABINET PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Politik
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang