Indeks Kasus E-ktp

Chaeruman Harahap Jelaskan Hubungan Setnov dan Andi Narogong
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Chaeruman Harahap Jelaskan Hubungan Setnov dan Andi Narogong

Chaeruman mengaku sering melihat Andi menemui Setnov di DPR. Tapi ia mengakui tak mengetahui pembicaraan di antara kedua orang itu.
Fahri Hamzah Tantang Agus Rahardjo Usut Tuntas Kasus e-KTP
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Fahri Hamzah Tantang Agus Rahardjo Usut Tuntas Kasus e-KTP

Fahri Hamzah kembali melayangkan tudingan ke KPK bahwa lembaga itu tidak fair dalam membongkar kasus e-KTP. Menurut Fahri, KPK menutupi nama-nama yang diduga menerima aliran dana e-KTP.
KPK Cekal 5 Orang di Kasus e-KTP, Termasuk Andi Agustinus
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

KPK Cekal 5 Orang di Kasus e-KTP, Termasuk Andi Agustinus

KPK melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap 5 orang dalam kasus e-KTP. Mereka akan dimintai keterangan dalam persidangan kasus e-KTP pada Kamis besok.
Ketua KPK Bantah Korupsi e-KTP Sarat Konflik Kepentingan
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Ketua KPK Bantah Korupsi e-KTP Sarat Konflik Kepentingan

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
KPK Enggan Ladeni Tudingan Fahri Hamzah kepada Agus Rahardjo
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

KPK Enggan Ladeni Tudingan Fahri Hamzah kepada Agus Rahardjo

KPK enggan meladeni tudingan Fahri Hamzah yang menuding Agus Rahardjo punya konflik kepentingan dalam kasus e-KTP. KPK menilai bila tudingan Fahri itu ditanggapi hanya akan membuat kasus e-KTP semakin gaduh.
KPK Hadirkan 8 Saksi dalam Sidang Kedua e-KTP
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Hadirkan 8 Saksi dalam Sidang Kedua e-KTP

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.
KPK Buka Suara Soal Sayembara Rp1 Miliar Setya Novanto
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Buka Suara Soal Sayembara Rp1 Miliar Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru menanggapinya dengan santai dan enggan menggubrisnya secara serius.
Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Terlibat Kasus e-KTP
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Terlibat Kasus e-KTP

Sejumlah aktivis LSM mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan para pejabat aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Politikus Partai Demokrat Bantah Terima Dana USD 400 Ribu
Hukum
Jumat, 10 Mar 2017

Politikus Partai Demokrat Bantah Terima Dana USD 400 Ribu

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.
PDIP Angkat Bicara Soal Kadernya yang Terlibat Korupsi E-KTP
Hukum
Jumat, 10 Mar 2017

PDIP Angkat Bicara Soal Kadernya yang Terlibat Korupsi E-KTP

Hasto mengklaim bahwa PDIP telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.
KPK Meyakini Kesaksian Imran dan Sugiharto Valid
Hukum
Jumat, 10 Mar 2017

KPK Meyakini Kesaksian Imran dan Sugiharto Valid

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.
Olly Dondokambey Bantah Terlibat Korupsi e-KTP
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Olly Dondokambey Bantah Terlibat Korupsi e-KTP

Mantan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey membantah dirinya terlibat korupsi e-KTP.
Jaksa KPK: Sembilan Target Pengerjaan e-KTP Tak Terealisasi
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Jaksa KPK: Sembilan Target Pengerjaan e-KTP Tak Terealisasi

Dakwaan untuk Irman dan Sugiharto di kasus e-KTP menyebutkan ada sembilan kali perubahan adendum kontrak dengan Konsorsium PNRI sehingga sejumlah kegiatan pengerjaan e-KTP tak terealisasi sesuai target awal. Perubahan adendum itu disertai pemberian suap. 
Proyek e-KTP Terlalu Mahal dan Realisasi Tak Sesuai Target
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Proyek e-KTP Terlalu Mahal dan Realisasi Tak Sesuai Target

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.
JPU Akan Panggil 133 Saksi untuk Buktikan Korupsi E-KTP
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

JPU Akan Panggil 133 Saksi untuk Buktikan Korupsi E-KTP

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.
Sidang Korupsi e-KTP Berikutnya Akan Hadirkan 10 Saksi
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Sidang Korupsi e-KTP Berikutnya Akan Hadirkan 10 Saksi

JPU akan menghadirkan 10 saksi pada sidang kedua kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang akan digelar pada Kamis (16/3/2017) mendatang.
Larangan Siaran Langsung E-KTP Langgar Kebebasan Pers
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Larangan Siaran Langsung E-KTP Langgar Kebebasan Pers

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.
Marzuki Laporkan Pencatutan Namanya Terkait Korupsi E-KTP
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Marzuki Laporkan Pencatutan Namanya Terkait Korupsi E-KTP

Marzuki menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan terdakwa kasus E-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah menjadi sotoran itu.
JPU Sebut Tender Proyek e-KTP Sudah Kongkalikong
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

JPU Sebut Tender Proyek e-KTP Sudah Kongkalikong

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa proyek e-KTP mempunyai beragam masalah, salah satunya adalah kerja sama dalam pemenangan tender proyek pengerjaan e-KTP.
Nama Pejabat yang Terseret Korupsi e-KTP dalam Dakwaan JPU
Hukum
Kamis, 9 Mar 2017

Nama Pejabat yang Terseret Korupsi e-KTP dalam Dakwaan JPU

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.