Indeks Kasus E-ktp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami siapa yang menekan tersangka Miryam S Haryani untuk mengubah keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sidang ke-6 korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) akan kembali digelar hari ini (5/4/2017). Anas Urbaningrum dan Setya Novanto diprediksi akan hadir.

KPK memeriksa Inayah, istri Andi Narogong sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP). Inayah diperiksa terkait hasil penggeledahan di rumah Andi di Jalan Tebet Timur pada Jumat (31/3/2017).

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Pada sidang sebelumnya, 22 Maret 2017, Miryam mencabut semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengaku ditekan penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi di KPK.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan tidak pernah mengancam dan mengintimidasi mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani selama pemeriksaan kasus korupsi e-KTP.

Usut kasus korupsi e-KTP, KPK memeriksa empat Kemendagri. Mereka akan memberikan kesaksian untuk Andi Narogong, tersangka kasus e-KTP.

Bocoran BAP Miryam S. Haryani tersiar ke media sosial. Isinya menyatakan Ganjar Pranowo menolak suap proyek e-KTP. Ganjar mengklaim isi bocoran BAP itu sesuai dengan kenyataan.

Ganjar siap menghadapi sidang kasus e-KTP. Ia menduga pertanyaan hakim tak akan jauh dari pertanyaan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kronologi penangkapan pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Pimpinan KPK kompak untuk bersikap tegas menuntaskan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Komisi Antikorupsi tak gentar dengan ancaman serangan balik dari DPR. 

KPK mengamankan uang sejumlah 200 ribu dolar AS dan sejumlah dokumen dalam penangkapan Andi Narogong. Andi kini ditahan KPK selama 20 hari ke depan.

Miryam S Haryani selalu membantah pertanyaan hakim soal dugaan keterlibatannya dalam proyek e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura periode 2009-2010 Miryam S Haryani mengakui mendapatkan intimidasi penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan untuk memenuhi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.

KPK akan memperpanjang pencekalan sejumlah nama yang diduga terlibat di kasus korupsi E-KTP. Sebagian nama yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 2016 lalu akan habis masa pencekalannya akhir bulan ini. 

Permintaan KPK ini didasari adanya dua pelaporan yang diterima Mabes Polri dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota Komisi II yang kini anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.