Indeks Kasus E-ktp

Setelah diperiksa KPK selama enam jam pada Jumat (12/5/2017) hari ini, Miryam menyatakan tidak ada yang memaksa dirinya mencabut Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada sidang e-KTP Kamis (23/3/2017) lalu.

Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.

KPK mendalami relasi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan tim Fatmawati terkait dugaan pengaturan tender e-KTP dan relasi proses penganggaran yang diduga ada alokasi untuk DPR.

KPK akan memeriksa keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo terkait kasus korupsi e-KTP. Dalam persidangan, Irvanto mengaku sebagai Ketua Konsorsium Murakabi.

Anggota tim kuasa hukum politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku tidak tahu bahwa polisi sudah menangkap kliennya pada Senin dini hari.

Wirawan mengetahui perusahaan Setya Novanto ikut tender e-KTP dari seseorang bernama Johanes Tan. Ia adalah direktur PT Java Trade Utama yang menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI pemenang lelang tender e-KTP.

Menurut Febri, sebelumnya KPK telah memberikan kesempatan kepada Miryam S Haryani untuk dipanggil secara patut.

Persidangan ke-11 proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hari ini, Kamis (27/4/2017) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe dan keponakan Setya Novanto, Irvan Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi.

Pengacara Farhat Abbas yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dengan tersangka Miryam S Haryani menyatakan ada intimidasi terhadap kliennya yaitu Elza Syarief.

KPK akan memeriksa Farhat Abbas dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

KPK berharap Miryam bisa hadir dalam penjadwalan ulang itu sebagai tersangka agar KPK bisa mendalami lebih lanjut dan lebih efisien dalam proses penyidikan kasus-kasus lainnya, termasuk indikasi korupsi terkait e-KTP.

Saksi di sidang lanjutan kasus e-KTP menyebut bahwa mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah secara tak langsung meminta agar LKPP tak memberikan rekomendasi yang menghambat proyek e-KTP.

KPK kembali memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Elza menyatakan pada KPK, Haryani sempat berbicara bahwa ada tekanan untuk mencabut berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus proyek KTP elektronik.

Sidang kedelapan kasus korupsi pengadaan e-KTP kembali digelar dengan menghadirkan 8 saksi untuk membuktikan skenario persekongkolan dari pihak konsorsium proyek ini, Senin (10/4/2017).

KPK periksa delapan orang sebagai saksi untuk Andi Gustinus alias Andi Narogong di Kemendagri, hari ini, Jumat (7/4/2017).

"Apakah anda mengenal dengan Irvan Hendra Pambudi Cahyo. Ada hubungan apa anda dengan dia, Pak," tanya Jaksa Abdul Basir.

"Itu keponakan saya Pak," kata Setya Novanto

Anas mengatakan, dirinya tidak mungkin melakukan pertemuan dengan para saksi karena Anas sudah berhenti dari kursi DPR RI.

Pada persidangan e-KTP Kamis (30/3) lalu, JPU KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Ganjar Pranowo. Dalam BAP itu disebutkan bahwa Ganjar pernah bertemu dengan Setya Novanto di Bandara I Gusti Ngurahrai, Bali sekitar tahun 2011-2012.

Setya Novanto mengoreksi isi keterangan dia di BAP dan kemudian membantah isi kesaksian mantan Sekjen Kemendagri di sidang e-KTP.