Indeks Kasus E-ktp

KPK akan memanggil kembali anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

KPK akan memeriksa anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam penyidikan korupsi e-KTP.

KPK berencana memeriksa empat orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP, diantaranya anggota DPR Teguh Juwarno dan Arif Wibowo.

Abdul mengklaim tidak mengenal Andi Agustinus, Anggota DPR 2009-2014 M. Nazaruddin dan Anggota DPR 2009-2014 alm. Mustokoweni

Dua politikus PDIP, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey diperiksa KPK, Selasa (4/7/2017), sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong. Ia diduga menerima cipratan duit pengadaan e-KTP.

Dalam merespons surat itu, KPK akan mempertimbangkan dan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK mendalami proses anggaran pengadaan pengadaan paket penerapan e-KTP terhadap mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi.

Sejumlah warga melakukan aksi simpatik #Indonesia Waras depan gedung KPK.

KPK memeriksa orang tua dari Miryam S Haryani terkait indikasi aliran dana korupsi E-KTP kepada Miryam.

Donal Fariz dari ICW mengatakan, sejumlah partai yang tetap mengirimkan perwakilannya menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK telah gagal mendengarkan aspirasi masyarakat.

KPK memeriksa kakak Andi Narogong dalam mengungkap megakorupsi e-KTP.

Markus Nasri ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, kasus e-KTP dan kasus keterangan palsu Miryam S Haryani.

Andi Narogong menuduh salah satu terdakwa di korupsi e-KTP, Irman berniat melimpahkan kesalahan ke bawahannya, yang sama-sama jadi terdakwa di kasus ini, Sugiharto.

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned sebagai saksi dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Setelah diperiksa KPK selama enam jam pada Jumat (12/5/2017) hari ini, Miryam menyatakan tidak ada yang memaksa dirinya mencabut Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada sidang e-KTP Kamis (23/3/2017) lalu.

Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.

KPK mendalami relasi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan tim Fatmawati terkait dugaan pengaturan tender e-KTP dan relasi proses penganggaran yang diduga ada alokasi untuk DPR.

KPK akan memeriksa keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo terkait kasus korupsi e-KTP. Dalam persidangan, Irvanto mengaku sebagai Ketua Konsorsium Murakabi.