Indeks Kasus E-ktp

Febri mengatakan bahwa KPK percaya atas independensi kekuasan kehakiman jika memang nanti Setya Novanto resmi mengajukan praperadilan.

Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK dan diduga berperan besar dalam penentuan anggaran proyek tersebut di DPR.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Setya Novanto mundur dari jabatan sebagai ketua DPR. Dengan begitu Novanto bisa fokus menghadapi proses hukum.

Fahri menegaskan kinerja DPR tidak akan terganggu meskipun Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejak ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP hari ini, Setnov masih belum ditahan KPK.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan kemungkinan penggantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bergantung pada keputusan Partai Golkar.  

Kursi Ketua Umum Partai Golkar kembali digoyang setelah Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Perlu kah partai berlambang beringin melakukan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum baru?

Pada tahun 2003, nama Setya Novanto mencuat melalui kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim meminta KPK menyiapkan energi untuk menghadapi dampak politik dari penetapan Setya Novanto sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP. 

KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, karena telah menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo membantah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan e-KTP.

Setya Novanto keluar gedung KPK usai pemeriksaan terkait kasus E-KTP.

Terjadi sedikit kericuhan saat Setya Novanto diperiksa dalam kasus dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Jumat (14/7/2017).

Akom membantah menerima aliran dana e-KTP dari Irman yang dikirim oleh Drajat Wisnu Setyawan.

JPU KPK menyatakan bahwa Miryam sengaja memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam perkara korupsi e-KTP.

Miryam mengaku sangat tertekan saat diperiksa Novel Baswedan sehingga ia merasa keberatan atas langkah jaksa yang mendakwanya memberikan keterangan palsu.

Pansus Angket KPK akan menemui pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membahas rekrutmen polisi dan jaksa yang bekerja di Komisi Antirasuah. Pansus menuding ada masalah dalam proses rekrutmen itu. 

KPK akan kembali memanggil Agun Gunandjar dan Tamsil Linrung untuk jadi saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP.