Menuju konten utama

Setnov Jadi Tersangka Korupsi, Partai Golkar Perlu Munaslub

Kursi Ketua Umum Partai Golkar kembali digoyang setelah Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Perlu kah partai berlambang beringin melakukan Munaslub untuk mengganti Ketua Umum baru?

Setnov Jadi Tersangka Korupsi, Partai Golkar Perlu Munaslub
Setya Novanto keluar gedung KPK usai pemeriksaan terkait kasus E-KTP, Jakarta, Jumat (14/7). tirto.id/Arimacs Wilander.

tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP. Kursi Ketua Umum Partai Golkar kembali digoyang. Perlu kah partai berlambang pohon beringin melakukan Munaslub untuk mengganti ketua umum baru?

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, Partai Golkar berada di situasi kritis setelah KPK menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka. Menurut Akbar, Golkar harus segera melakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan partai. Ia menilai, partai perlu melakukan musyawarah luar biasa terkait penetapan status tersangka korupsi kepada Setya Novanto.

"Situasi yang amat kritis sekarang ini dibutuhkan segera ditetapkan satu kepemimpinan yang akan memimpin partai dan menghadapi situasi kritis ini dan kalau seandainya memang dimungkinkan bisa sekalian diambil langkah-langkah yang bisa mengambil keputusan yang definitif berkaitan kepemimpinan partai. Kalau kepemimpinan partai ya yang paling representatif tentu adalah musyawarah nasional, tepatnya musyawarah nasional luar biasa," kata Akbar Tandjung saat dihubungi Tirto, Senin (17/7/2017).

Akbar mengatakan, Munaslub sangat penting dilakukan setelah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto. Dalam Munaslub, partai akan mengundang para ketua DPD 1 dan DPD 2. Mereka akan menentukan langkah partai apakah akan tetap menjaga kepengurusan sekarang atau mengganti dengan kepengurusan baru.

Akbar menyarankan, Partai Golkar segera membentuk kepengurusan baru. Ia menilai, penetapan Setnov sebagai tersangka korupsi bisa mempengaruhi kinerja partai pada Pilkada 2018 serta Pilkada 2019 mendatang. Mantan Ketua DPR ini pun menilai urgensi pembentukan kepemimpinan baru perlu dilakukan secepat mungkin agar tidak berdampak pada kinerja Golkar di kemudian hari.

Akbar menambahkan, penetapan Setya Novanto membuat Partai Golkar untuk segera membuat pengurus sementara sesuai aturan partai. Nantinya pengurus sementara akan menjalankan roda partai hingga ada pembentukan kepemimpinan baru. Namun, ia tetap menegaskan, kepemimpinan baru yang definitif tetap menjadi prioritas karena kepemimpinan baru bisa membawa langkah-langkah strategis di Golkar.

"Kepemimpinan definitif yang keabsahannya tidak diragukan, bagaimana di situ kepemimpinan definitif tidak diragukan lewat munas luar biasa itu dihadiri petinggi Golkar baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Keabsahan tidak bisa diragukan," kata Akbar.

Wasekjen Partai Golkar Tb Ace Hasan Shadzily enggan menanggapi tentang penetapan status tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ace mengatakan, Setya Novanto akan melakukan konferensi pers khusus terkait hal tersebut.

"Nanti akan ada preskonnya, tapi saya belum dapat kepastian di mana," ujar Ace saat dihubungi Tirto, Senin (17/7/2017).

Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri