Indeks Kasus E-ktp

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan aliran dana korupsi, saat membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017).

AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi E-KTP akan digelar hari ini, Kamis (8/3/2017), di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Siapa saja majelis hakim yang akan menangani perkara ini dan bagaimana rekam jejak mereka?

"Saya tidak pernah menerima apa pun dari proyek KTP-E. Dan semua sudah disampaikan di KPK dan saya klarifikasi sejelas-jelasnya," ujar Novanto.

Pengadilan Tipikor melarang stasiun televisi menyiarkan secara langsung sidang e-KTP. Pertimbangannya, publik yang harus hadir di persidangan, bukan sebaliknya.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan tengah melakukan pengecekan terhadap material 36 KTP elektronik palsu asal Kamboja, yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta.

Penyidik KPK direncanakan akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-E dari Yasonna Laoly sebagai saksi, terutama saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak hadir dalam agenda pemeriksaannya di (KPK) dan meminta penjadwalan ulang. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

Saat menjalani pemeriksaan KPK selama 4 jam, Ketua DPR Setya Novanto mengaku hanya mengklarifikasi sejumlah pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Isi dari pemeriksaan tersebut, menurut Setya Novanto, hanya mengklarifikasi hal-hal normatif seputar pertemuan itu.

Ketua DPR, Setya Novanto, diperiksa KPK untuk ketiga kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.