Indeks Kasus E-ktp

Politik
Rabu, 22 Nov 2017

Fahri Hamzah: Ketua DPR Diganti Jika Sudah Jadi Terdakwa

Menurut Fahri Hamzah, Setya Novanto bisa diganti jika sudah menjadi terdakwa dan proses pergantian itu akan dilakukan saat Sidang Paripurna.
Politik
Rabu, 22 Nov 2017

MKD DPR Klaim Independen dan Tak Terpengaruh Surat Setya Novanto

Pimpinan MKD DPR menyatakan tidak akan terpengaruh dengan surat Setya Novanto dan tekanan pihak lain, termasuk pimpinan dewan, dalam mengusut pelanggaran etik ketua DPR RI itu.
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017

Fraksi PAN DPR Minta DPP Partai Golkar Bijak Hadapi Kasus Novanto

Fraksi PAN DPR menyatakan pasca ditahan oleh KPK, idealnya Novanto tidak bisa menjalankan tugas sebagai Ketua DPR
Politik
Rabu, 22 Nov 2017

Ade Komarudin Akui Penahanan Setya Novanto Pengaruhi Kinerja Golkar

Ade Komarudin mengakui perkara yang menjerat Setya Novanto sudah mempengaruhi partai, apalagi Golkar akan menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.
Politik
Rabu, 22 Nov 2017

Fahri Hamzah Tegaskan Novanto Masih Menjabat sebagai Ketua DPR RI

Fahri Hamzah menegaskan Setya Novanto masih berstatus ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR RI
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017

Ade Komarudin Nyatakan Siap Bantu KPK di Kasus e-KTP

Akom menyatakan bahwa dirinya memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017

KPK Periksa Akom, Damayanti dan Made Oka Terkait Kasus Novanto

Penyidik terus menggali dugaan peran Setya Novanto di kasus e-KTP.
Hukum
Selasa, 21 Nov 2017

Fahri Hamzah Benarkan Surat Novanto Tolak Diganti dari Ketua DPR

Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan DPR dan ditandatangani sendiri oleh Novanto di atas bubuhan materai 6.000 rupiah.
Senin, 20 Nov 2017

Karangan Bunga di TKP Kecelakaan Setnov

Pesan yang tertera pada karangan bunga yang berada di tiang listrik tempat terjadinya kecelakaan Setya Novanto.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Setya Novanto Tunjuk Otto Hasibuan Jadi Pengacara Baru

Otto Hasibuan pernah menjadi pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus racun sianida.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

KPK Dalami Peran Deisti saat Jadi Komisaris Pemegang Saham Murakabi

"(Deisti) diperiksa untuk saksi ASS," kata Febri saat dikonfirmasi Tirto, Senin (20/11/2017).
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Respons Bibit Samad terkait Penahanan Setya Novanto

Bibit Samad menyarankan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada.
Politik
Senin, 20 Nov 2017

Selasa Besok, MKD Gelar Rapat Fraksi Terkait Penahanan Setnov

Rapat tersebut akan membahas mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Nazaruddin Ungkap Jatah Uang Setnov di Pembahasan Anggaran E-KTP

Nazaruddin menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP.
Politik
Senin, 20 Nov 2017

MKD Bahas Posisi Novanto sebagai Ketua DPR

Status Novanto sebagai tahanan dinilai dapat mengganggu kinerja pimpinan DPR dan merusak marwah lembaga DPR.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

KPK: Setya Novanto Mulai Kooperatif Saat Pemeriksaan Korupsi E-KTP

"Informasi yang kami dapatkan dari Penyidik, SN telah bersedia menandatangani Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Respons Jokowi Soal Permintaan Novanto yang Minta Perlindungan

Jokowi menyarankan Setya Novanto mengikuti aturan yang berlaku terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Istri Setya Novanto Bungkam Saat Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Pagi ini istri Setya Novanto, Deisti Asriani Tagor, datang ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi ASS di korupsi proyek e-KTP.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Setya Novanto Ditahan, Polisi Tak Tambah Personel Jaga Gedung KPK

Pihak kepolisian tidak menambah personel setelah KPK menahan Setya Novanto di Gedung KPK, Senin (20/11/2017) dini hari.
Hukum
Senin, 20 Nov 2017

Setnov Ditahan KPK, Ketua MPR Klaim Citra DPR Saat Ini Sudah Jatuh

"Kalau wibawa lembaga negara, ya MPR/DPR/DPD, lembaga kepresidenan, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu jatuh, rusak, orang tidak akan hormat lagi," ujar Zulkifli Hasan.