Ade Komarudin Akui Penahanan Setya Novanto Pengaruhi Kinerja Golkar

tirto.id - Politikus senior Partai Golkar Ade Komarudin tidak memungkiri, kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto bisa mempengaruhi kinerja partai. Bahkan, mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu mengakui perkara yang menjerat Novanto sudah mempengaruhi partai, apalagi Golkar akan menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

"Pasti harus diakui ada dampak karena itu kita serahkan pada seluruh tingkat II pemilik suara seluruh Indonesia dan tingkat I untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak menghadapi Pileg dan Pilpres 2019," kata pria yang karib disapa Akom usai diperiksa penyidik KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Akom mengapresiasi keputusan pengurus pusat Partai Golkar menunjuk Sekretaris Umum Partai Golkar Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum dan menunggu Praperadilan. Ia mengatakan, rapat pleno merupakan mekanisme pengambilan keputusan selain rapimnas dan munas. Selain itu, menurutnya, keputusan dilakukan tanpa melanggar AD/ART partai.

"Saya pikir nggak ada masalah sampai praperadilan. Tidak ada masalah, dan yang paling penting teman-teman sudah ambil langkah kemarin. Tidak melangkah yang tidak sesuai," ujar Akom.

Akom berharap, Partai Golkar tetap berjalan harmonis selama menghadapi konflik. Mantan pesaing Novanto dalam berebut kursi ketua umum partai itu tidak ingin kejadian dualisme Partai Golkar di masa lalu kembali terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau anggota partai bersatu agar bisa menghadapi pesta politik 2018-2019 dengan optimal.

"Sekarang partai harus melakukan konsolidasi dan harmonisasi agar kompak. Jangan lupa sebentar lagi mau Pileg dan Pilpres. Kita kan untuk Pilpres sudah menentukan Jokowi sebagai capresnya sudah jauh hari dan itu harus diperjuangkan sebaik-baiknya agar Pak Jokowi ini menang kembali," paparnya.

Akom mengingatkan, masa depan kepemimpinan Partai Golkar kini berada di tangan para pengurus daerah. Sebab, menurutnya, pengurus daerah merupakan pihak yang langsung terkena dampak penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK.

"Kita serahkan teman-teman pemilik suara di tingkat DPD I dan DPD 2. Mereka itu menyadari benar bahwa partai ini harus kokoh dan siap," kata Akom.