Indeks Draf Ruu Kuhp

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.

Arsul sebut hingga akhir Juni, pemerintah belum menyampaikan kembali draf RKUHP itu. Tak mungkin DPR ketok palu pada akhir Juli.

Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.

Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.

Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi klausul perkosaan dalam Pasal 479 RUU KUHP yang definisinya diperluas.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP telah dibatalkan MK, tapi mengapa dalam draf RUU KUHP terbaru dihidupkan lagi?

Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah pasal kontroversial ditolak ribuan mahasiswa yang menggelar demo di Gedung DPR, Jakarta dan banyak kota lainnya.

Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.

Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.

Selama ini minim keterbukaan pembahasan RKUHP kepada publik.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," kata Jokowi.