Indeks Draf Ruu Kuhp
Menyoal Logika DPR Ngotot Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden
Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.
DPR & Pemerintah Sepakat Tak akan Cabut Pasal Penghinaan Presiden
Komisi III DPR dan Kemenhumham sepakat tidak akan menghapus pasal penghinaan presiden di draf RKUHP yang dibahas di DPR.
Dalih Wamenkumham Draf RKUHP Belum Dibuka ke Publik: Banyak Revisi
Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.
Belum Terima Draf RKUHP, Komisi III Kesulitan Ketok Palu Pada Juli
Arsul sebut hingga akhir Juni, pemerintah belum menyampaikan kembali draf RKUHP itu. Tak mungkin DPR ketok palu pada akhir Juli.
Politikus PKS & Perindo Sebut Draf RKUHP Terkesan Bela Penguasa
Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.
Catatan Pakar Hukum Soal Substansi RKUHP yang Masih Multitafsir
Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.
Dalih Kemenkumham Belum Mau Rilis Draf RKUHP: Masih Berubah-ubah
Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.
PSHK Desak DPR & Pemerintah Bahas Ulang Draf RKUHP
Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.
Draf RKUHP Tak Dibuka ke Publik, Hukum Terancam Tak Dipercaya
YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.
RUU KUHP Perluas soal Perkosaan: Suami Perkosa Istri Dibui 12 Tahun
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi klausul perkosaan dalam Pasal 479 RUU KUHP yang definisinya diperluas.
Wamenkumham Klaim RUU KUHP Akan Memberikan Kepastian Hukum
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.
Wamenkumham: Draf RUU KUHP yang Disosialisasikan Bukan Versi 2019
Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.
Pasal Penghinaan Presiden Dibatalkan MK, Muncul Lagi di RUU KUHP
Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP telah dibatalkan MK, tapi mengapa dalam draf RUU KUHP terbaru dihidupkan lagi?
MK: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RUU KUHP Itu Inkonstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.
Soal Pasal Penghinaan DPR di Draf RUU KUHP, DPR Dinilai Antikritik
Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.
Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas
Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah pasal kontroversial ditolak ribuan mahasiswa yang menggelar demo di Gedung DPR, Jakarta dan banyak kota lainnya.
Kontroversi RKUHP: Hewan Rusak Lahan Orang, Pemiliknya Bisa Didenda
Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.
Polisi dan Jaksa Bakal Dilibatkan Dalam Hukum Adat
Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.
Aktivis Ragukan Klaim Pembahasan RKUHP Hampir Rampung
Selama ini minim keterbukaan pembahasan RKUHP kepada publik.
Wiranto akan Gelar Rapat Terbatas Bahas Pasal Tipikor RKUHP
Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.