Indeks Dpr Ri

Puan berharap, tim tersebut dapat bersinergi dengan BIN, BAIS hingga Baintelkam Polri dalam menangani isu intelijen.

Keluarga Gamma, siswa SMK korban penembakan polisi di Semarang, kecewa batal dilibatkan dalam rapat Komisi III DPR RI dengan kepolisian.

MKD DPR telah mengantongi video asusila dan akan memanggil anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Haryanto untuk diklarifikasi.

Yulius Setiarto meyakini tak melanggar kode etik saat mempertanyakan netralitas polisi di Pilkada 2024.

DPR pun menyetujui permintaan penambahan anggaran dari para menko tanpa melakukan rapat kerja dengan para 7 menko.

Penambahan ketentuan jabatan sipil bagi prajurit TNI melalui usulan revisi UU TNI tidak menjadi jawaban atas keberadaan perwira non-job.

Menurut Cucun, DPR akan memperjuangkan anggaran pendidikan yang lebih besar dalam setiap pembahasan anggaran melalui fungsi legislasi dan pengawasan.

Setidaknya, terdapat dua RUU carry over yang perlu dikawal pembahasannya, yaitu RUU Pilkada dan RUU MK.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.

Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.

Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.

Ketua Komisi XI, Misbakhun, mengeklaim, tax amnesty ketiga mungkin berjalan karena RUU Tax Amnesty masuk prolegnas prioritas 2025 atas inisiatif Baleg DPR.

Rapat tersebut menyepakati penambahan 4 pasal dalam Revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Revisi UU TNI bakal membahas pembolehan penempatan prajurit di kementerian/lembaga dan penambahan usia pensiun prajurit.

Nasir mengatakan, jadwal fit and proper test Capim dan Cadewas KPK bisa berubah jika Komisi III DPR RI belum menerima surat presiden.

Komisi V menilai, Revisi UU LLAJ juga diperlukan untuk mengakui keberadaan taksi dan ojek online.