Indeks Dpr Ri

Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan dasar kewenangan Majelis Kehormatan MK terkait tindak lanjut laporan terhadap hakim konstitusi Adies Kadir.

Cucun mengatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang memerlukan Surat Presiden (Supres) sebagai bentuk persetujuan.

Padahal, kata Eva, PDIP sangat mendukung terhadap proses pengesahan RUU PPRT tersebut.

Terdapat nama mantan Wakil Menteri Agama era Kabinet Indonesia Maju, Zainut Tauhid Saadi, di daftar nama 8 calon anggota Baznas yang disetujui DPR RI.

Prasetyo mengatakan, pemerintah masih terus melihat kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan supres tersebut kepada DPR.

DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI.

Menurut Bahlil Lahadalia, penghitungan jumlah representasi Anggota DPR RI berdasarkan banyaknya jumlah penduduk tidak adil.

Mantan politikus Partai Golkar itu menegaskan turut berpeluang mengambil sikap mundur dari panel majelis hakim dalam perkara yang berkaitan dengan Golkar.

Rieke mengatakan pihak Aurelie Moeremans sudah bersedia bila diundang DPR RI membahas child grooming karena berharap ada pembelajaran bagi masyarakat.

Indah, guru honorer di Bekasi, tak kuasa menahan tangis menceritakan kondisi ekonominya. Ia berharap ke depan status kepegawaiannya memperoleh kepastian.

Menurut Sarmuji, Partai Golkar berkomitmen tidak akan mempermainkan suara rakyat yang sudah memilih dalam pemilihan umum atau pemilu.

Habiburokhman mengungkapkan isu soal loyalitas Kapolri muncul dari tokoh yang pada masa politik 2024 lalu berseberangan dengan Presiden Prabowo.

Abduh pun mengingatkan seluruh aparatur negara, khususnya Polri dan TNI, agar tidak bertindak arogan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pemetaan sejak awal, termasuk kondisi geologi kawasan, sangat penting untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar di kemudian hari.

Mengutip data BNPB, Lasarus menyatakan kerusakan infrastruktur di ketiga provinsi yakni 53.412 unit rumah rusak barat dan 45.085 unit rumah rusak ringan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong pemerintah membenahi regulasi dan struktur kelembagaan agar penanganan bencana tidak hanya dilakukan secara ad hoc.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan DPR optimistis Adies Kadir mampu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai Hakim Konstitusi.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2025–2026.

Habiburokhman memastikan persetujuan terhadap Adies Kadir didukung oleh seluruh delapan fraksi DPR RI.

Komisi III sebut MK perlu sosok Hakim Konstitusi yang memiliki kapasitas dan rekam jejak mumpuni di bidang hukum.