Indeks Dpr Ri
Kecewa RUU PPRT Ditunda, PRT akan Dirikan Tenda di Depan DPR
Para PRT menyesalkan keputusan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menunda RUU PPRT ke paripurna untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI.
PKS Desak Pertamina Audit Fasilitas Kilang & Depo BBM
Mulyanto mengatakan Pertamina perlu menyusun program pemeliharaan yang konsisten agar tak terjadi lagi kebakaran di area kilang atau depo.
Buruh Ancam Mogok Kerja Bila Perppu Ciptaker Tak Segera Dicabut
KASBI dalam waktu dekat akan aksi mogok bila DPR tidak menghiraukan permintaan penolakan pengesahan Perppu Ciptaker.
Tak Kunjung Disetujui DPR, PSHK: Perppu Ciptaker Harus Dicabut
Sampai Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 berakhir, Perppu Ciptaker belum mendapat persetujuan DPR sehingga harus segera dicabut.
PKS: Jangan Sampai Jabatan Ketum PSSI Hanya untuk Popularitas
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar tak lupa dengan tugas utamanya membantu presiden.
Resmi Naik, Menag-DPR Tetapkan Biaya Haji 2023 Rp49,8 Juta
Biaya haji 2023 yang ditanggung oleh jemaah disepakati sebesar Rp49,8 juta. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup & paket layanan masyair.
Kemenag-DPR Sepakati Biaya Haji 2023 Rp49,8 Juta
Kemenag dan DPR juga menyepakati bahwa jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak lagi dibebankan tambahan biaya.
Kemenag Tetap Usulkan Jemaah Haji Bayar Rp49,8 Juta
Dalam usulan terbaru tersebut, hanya nilai manfaat yang alami penurunan sebesar Rp40.237.937 (44,7%) dari usulan sebelumnya Rp40.211.298.
Banjir Kritik dari DPR, Penentuan Biaya Haji Ditunda
Kemenag dan DPR belum temui kata sepakat soal biaya haji. Rapat penentuan biaya haji tersebut pun ditunda hingga esok (15/2/2023).
Menko PMK Harap Biaya Haji Bisa Ambil Jalan Tengah
Muhadjir menegaskan pemerintah akan berusaha agar kesepakatan biaya haji bisa menemui jalan tengah.
OPM Tak Peduli Isu Darurat Sipil yang Dilontarkan Pimpinan DPR
Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.
Solusi Palsu, DPR Didesak Cabut Pasal Bermasalah dalam RUU EBET
"Pemerintah dan DPR malah terus memberikan solusi palsu lewat RUU EBET."
Airlangga: Perppu Cipta Kerja Siap Dibawa ke Paripurna
Penentuan nasib Perppu Ciptaker kini berada di DPR untuk disetujui menjadi UU atau justru ditolak.
Jokowi Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.
Cara Hitung Suara Agar Dapat Kursi Anggota DPR RI Pemilu 2024
Cara menghitung suara agar dapat kursi dan terpilih jadi anggota DPR RI di Pemilu 2024.
Menyoal DPR yang Hanya Kompak Perjuangkan Kepentingan Partai
DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik, tanpa banyak memikirkan urusan masyarakat.
DPR Akui Belum Pelajari Isi Perppu Ciptaker: Masih Reses
DPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja seusai masa reses. DPR berwenang menerima atau menolak aturan hukum tersebut.
8 Fraksi di DPR Kompak Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Kecuali PDIP, fraksi-fraksi di DPR RI yang ikut teken merasa resah bila sistem pemilu harus berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Betapa Sulitnya Memenuhi Target 30% Kursi DPR untuk Perempuan
Feri sebut percuma aturan konstitusi telah dibuat sedemikian rupa, tapi parpol tak mengimplementasikan dalam kebijakan internal partai.
Beranikah DPR Menolak Perppu Cipta Kerja Jokowi?
DPR memiliki hak untuk menyetujui atau tidak Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi.