Indeks Dpr Ri
Ancaman TPPO Terus Membayangi PRT Bila RUU PPRT Tak Disahkan
DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.
Jokowi Ogah Tanggapi Revisi UU TNI-Polri: Tanya DPR & Polhukam
Jokowi tidak menjawab banyak pertanyaan awak media mengenai revisi UU Polri dan TNI.
Tak Dihadiri Pimpinan DPR, Rapat Perdana Pansus Haji Ditunda
Rapat perdana Pansus Hak Angket Haji 2024 ditunda lantaran sebagian pimpinan DPR RI tidak bisa hadir.
Revisi UU Polri: Kewenangan Meluas, SOP Masih Sering Diterabas
Revisi UU Polri seharusnya menyasar pembenahan internal ketimbang memperluas kewenangan.
Koalisi Sipil Desak UU TNI & UU Polri Direvisi DPR 2024-2029
DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.
Menyoal Revisi Mendadak UU Wantimpres, Jokowi Penasihat Prabowo?
Perubahan status dan urgensi keberadaan Wantimpres tidak berdampak apa pun pada proses kelanjutan pembangunan ke depan.
Polemik Pansus Hak Angket Haji 2024 yang Dinilai Hanya Gimik DPR
Mustolih menduga DPR seperti ingin memperbaiki citra politik mereka, mengingat ketidakjelasan Pansus dalam beberapa waktu belakangan ini.
DPR Setujui Hasil Pembahasan RAPBN dan RKP 2025
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Sidang Paripurna ke-21, Selasa (9/7/2024).
Anggota Komisi IX DPR Dorong Ulama Terlibat Penanganan Stunting
Anggota DPR Komisi IX Fraksi Nasdem Nurhadi menilai ulama sebaiknya ikut berperan menangani stunting selain pemerintah dan tokoh masyarakat.
Puan: DPR Kawal Anggaran Pemerintah demi Kepentingan Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan mengawal anggaran pemerintah agar tepat sasaran dan berguna untuk rakyat.
DPR Tanya Keberadaan Firli Bahuri, KPK: Bukan Tanya ke Kami
Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango meminta DPR bertanya langsung ke pihak kepolisian soal keberadaan Firli Bahuri.
DPR Sentil Menkominfo & Kepala BSSN soal Serangan Server PDN
Anggota Komisi I DPR RI mencecar Menkominfo dan Kepala BSSN terkait minimnya antisipasi serangan siber di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III Sebut 82 Anggota DPR RI Main Judi Online
Pangeran meminta MKD untuk ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum di internal DPR RI.
Demokrat: Ada Sejumlah Pasal di UUD 1945 Perlu Disempurnakan
Rencana perubahan kelima UUD 1945 diklaim untuk penyempurnaan.
DPR Masih Tunggu Surpres agar Bisa Bahas RUU TNI & RUU Polri
Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.
DPR Jamin UU KIA Tak Berpotensi Diskriminasi Perempuan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengakui adanya perdebatan saat akan menyepakati waktu cuti melahirkan.
DPR Sahkan RUU KIA Jadi UU, Ibu Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan
UU KIA juga merumuskan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan.
Menyoal Kewenangan Polisi di Dunia Siber dalam Revisi UU Polri
Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.
Soal Tapera, Serikat Pekerja: DPR Evaluasi Selaku Pembuat UU
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.
Polemik Tapera, Herman Khaeron: DPR Tak Akan Tutup Mata
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, memastikan DPR akan mendengarkan respons masyarakat terkait Tapera.