Indeks Dpr Ri

Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Rahmadi Indra Tektona dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Thomas mengatakan, strategi ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan lincah.

Di DPR RI, Fraksi PDIP memperjuangkan sastra dan sejarah jadi pelajaran wajib dalam RUU Sisdiknas.

Calon Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro, respons isu independensi bank sentral yang mengemuka dalam proses fit and proper test di DPR RI.

Rahayu Saraswati mengklaim konstituen dari dapilnya ingin dirinya tetap menjadi anggota DPR RI.

DPR menegaskan seluruh rangkaian fit and proper test akan dilakukan secara terbuka.

Rifqinizamy menjamin proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Ombudsman RI akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah dan DPR sepakat RUU Hukum Acara Perdata disepakati menjadi usulan inisiatif DPR demi mempercepat proses pembahasan.

Dasco menegaskan dirinya tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi dan menunggu keputusan partai soal usulan penurunan ambang batas parlemen 3,5 persen.

Perubahan mekanisme pemilihan presiden merupakan ranah konstitusi, bukan ranah undang-undang.

Fokus DPR saat ini adalah melaksanakan putusan MK tentang revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Aset pertama yang dapat dirampas negara adalah aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.

Koordinator FSHA, Ade Darussalam, mengaku para hakim ad hoc selama ini hanya mendapatkan tunjangan kehormatan.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Puan menilai evaluasi terhadap APBN berjalan menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Pelantikan Bias dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 131P Tahun 2025.

Dasco pun menyilakan pihak yang tidak berkenan dengan pengesahan KUHP maupun KUHAP baru dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saan berharap kejelasan status hukum kayu gelondongan segera diputuskan agar pemda di Sumatra memiliki dasar yang kuat untuk bertindak.