Indeks Dpr Ri

Piter sebut pemerintah tidak bisa mendadak membuat penerimaan negara melonjak tinggi.

Pandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah pada 4 Juni 2024.

Susatyo mengatakan jumlah massa yang dilaporkan dalam demo tersebut sekitar 200 orang.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.

Aksi DPR RI periode 2019-2024 yang merevisi sejumlah undang-undang yang kemudian menyulut kemarahan publik pada akhirnya akan melemahkan demokrasi.   

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa revisi UU MK telah berproses sejak awal tahun lalu dan sempat terhenti karena situasi pemilu.

Dasco sebut rencana revisi UU Polri muncul usai DPR merevisi UU Kejaksaan perihal usia pensiun dan usia jabatan fungsional.

Djarot sebut pembahasan RUU MK sebagai upaya mendepak para hakim konstitusi yang tak sejalan dengan penguasa.

Anggota DPR RI asal PDIP meminta money politics dilegalkan di Indonesia. Siapa dia? Apa alasannya? Simak profil dan penjelasannya.

Revisi UU MK kali ini dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan politik dengan menendang hakim konstitusi yang tidak sejalan.

Mahfud MD menolak revisi UU MK karena pembahasan akan dilakukan pemerintah & DPR RI jelang Pemilu 2024.

Rincian uang pensiun yang akan diterima oleh eks DPR RI seperti Krisdayanti.

Opsi kewarganegaraan ganda dinilai bisa mencegah Indonesia kehilangan talenta-talenta berbakatnya.

Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

Perludem berpendapat meski sudah terlambat, tetapi ini momentum yang tepat untuk DPR merevisi UU Pemilu.

Hinca sebut RUU Perampasan Aset tidak kunjung kembali dibahas oleh Puan selaku pimpinan DPR RI.

Keterwakilan perempuan di kursi legislatif bukan sekadar angka. Sudah sepatutnya diberikan ruang yang sama.

Video yang disertakan dalam unggahan adalah video lama yang memperlihatkan momen kericuhan di sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019.

UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.