Indeks Dpr Ri

YLBHI nilai pembentukan satgas pemulihan bencana sebagai bentuk kegagalan DPR RI dalam menjalankan mandat konstitusi.

Ahli cum pengamat lingkungan bilang, bahasan soal peran hutan bagi kehidupan harus dipahami secara komprehensif, bukan parsial. Yang ada malah menyesatkan.

Menurut Willy Aditya, komitmen Prabowo di bidang HAM harus diterjemahkan ke dalam langkah strategis yang bermanfaat konkret bagi publik, khususnya korban.

Setiap kerjasama internasional disebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Pemanfaatan gajah dalam kasus ini tidak bisa dibenarkan, karena bukan untuk menangani konflik antara satwa dan manusia. 

Keberadaan TKD bagi daerah dinilai sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pelayanan publik di daerah pascabencana.

Undang-undang ini disebut untuk memenuhi kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Pemerintah didesak bergerak cepat menanggulangi bencana di Sumatra, terutama menjangkau korban yang belum juga mendapatkan bantuan.

DPR menilai perlunya evaluasi terhadap pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini diberikan pemerintah.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di rapat teranyar Menkeu Purbaya dengan DPR tak ada bahasan soal pajak baru.

Perwakilan JRKN, Ma’ruf Bajamal, menilai hukuman mati tak lagi selaras dengan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Bonnie menekankan pentingnya perlindungan bagi para pekerja di sektor cagar budaya di lapangan, termasuk juru pelihara situs.

Pencabutan berlaku bila pelaku kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan pidana pertama berkekuatan hukum tetap.

Strategi Danantara untuk 2026 difokuskan pada pengembangan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio.

Dispensasi akademik dan keringanan uang kuliah juga seharusnya diberikan kepada mahasiswa yang keluarganya berasal dari daerah terdampak bencana.

DPR RI menyampaikan dukungan moral kepada seluruh warga terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar serta berkomitmen memperkuat penanganan bencana.

Willy mengatakan, permintaan DPR merupakan bentuk perhatian DPR dalam bencana alam Sumbar dan memastikan pihak Imigrasi Sumbar mengakomodir.

Willy menuturkan, proses legislasi RUU Hak Cipta saat ini masih berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan belum dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Sudding pun menilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembuatan SIM disebut tidak terlalu signifikan.

Hinca mengatakan, rekomendasi perubahan Korlantas jadi Balantas diberikan seiring meningkatnya tantangan dan kompleksitas tugas di bidang lalu lintas.