Indeks Dpr Ri

Habiburokhman yakin polisi mampu menegakkan disiplin di internal tanpa harus diintervensi oleh pihak eksternal.

ICJR menilai tidak perlu ada pedoman penyampaian kritik di dalam RKUHP.

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.

TPNPB dinilai akan bergerak dengan bebas, demi mempertahankan ideologi 'Papua Merdeka' karena mereka tidak diajak berdialog oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Wakil Ketua DPR, satgas yang terdiri atas gabungan kementerian/lembaga dapat menangani persoalan buruh migran yang tersebar di sejumlah negara.

Komisi IV DPR RI juga berharap agar Kementan memastikan tidak ada penularan PMK yang lebih banyak lagi di tanah air jelang Hari Raya Iduladha 1443 H.

Dasco akan berkoordinasi dengan sejumlah komisi yang menangani kesehatan serta narkotika dalam proses kajian legalisasi ganja untuk medis.

Teuku Riefky Harsya bukanlah orang baru di Komisi I DPR. Pada 2019-2020 ia pernah menjabat di posisi yang sama dengan sekarang.

"Jangankan Rp 2 triliun, Rp 4 triliun kami setujui, Rp 10 triliun kami setujui. Tapi dengan catatan harus ada rinciannya,” kata Ketua Komisi IV Sudin.

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

Politikus Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai mahalnya harga tiket masuk ke Candi Borobudur belum sepadan dengan kualitas pemandu wisatanya.

Tindakan kali ini merupakan aksi ketiga Puan Maharani berhubungan dengan kasus mematikan mik selama menjadi ketua DPR RI.

Pemerintah dan DPR harus proaktif melibatkan partisipasi publik dalam revisi UU Cipta Kerja.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Pemerintah dan DPR setujui penyesuaian tarif listrik golongan 3.000 VA. Namun belum diketahui rincian besaran kenaikan tersebut.

DPR tetap membentuk Panja RUU DOB Papua meski pemekaran wilayah ditolak masyarakat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut DPR akan memprioritaskan pengawasan kebijakan terkait penanganan COVID, PPKM, pencegahan hepatitis akut hingga PMK.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad masih wajar dan jauh dari kesan kontroversial.

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.