DPR Kritik Rencana Kemendikti Tutup Prodi Tak Sesuai Industri

tirto.id - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk melakukan evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja ke depan.

Menurutnya pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melakukan revitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Hetifah menilai perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja meski relevansi terhadap industri adalah hal yang penting.

"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah dikutip dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. Dia juga meminta agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” ujarnya.

Dia memastikan DPR akan memantau kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek mendorong perguruan tinggi untuk memilah hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja ke depan. Rencana tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah prodi sebagai upaya meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi. Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan itu yang akan coba kita susun nanti bersama,” ujarnya, dikutip dari siaran YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga oleh Tirto, Minggu (26/4/2026).

Badri menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Ia menyebut setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Namun, ia menilai kondisi deindustrialisasi dini membuat lulusan semakin sulit terserap pasar kerja. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan sektor industri, khususnya industri strategis.

Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara prodi yang dibuka kampus dan kebutuhan kerja. Menurutnya, banyak perguruan tinggi masih menggunakan pendekatan market driven, yakni membuka prodi yang sedang diminati pasar tanpa mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan jangka panjang.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Ia menyebut sejumlah bidang, seperti ilmu sosial dan kependidikan, mengalami kelebihan lulusan. Program studi kependidikan, misalnya, disebut meluluskan sekitar 490 ribu orang setiap tahun.

“Program studi yang terkait dengan social science itu sekitar 60an persen. Kemudian yang paling gede itu kependidikan, keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama,” ujarnya.

Untuk itu, Kemendiktisaintek mengajak perguruan tinggi, termasuk anggota Konsorsium PTKP yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga atau BKKBN), untuk menyusun kajian mengenai relevansi prodi.

Pemerintah juga mendorong kampus beralih dari strategi market driven menjadi market driving, dengan mengarahkan pengembangan program studi pada delapan industri strategis yang telah ditetapkan.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.